Akui Mekanisme Pencabutan Dua Pasal UUPA Tidak Dilakukan, Mendangri Minta Maaf

Akui Mekanisme Pencabutan Dua Pasal UUPA Tidak Dilakukan, Mendangri Minta Maaf

Banda Aceh | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada DPR Aceh. Melalui surat tertanggal 3 Oktober 2017, dengan nomor 480/4627/SJ. Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku keliru memberikan keterangan disidang Mahkamah Konstitusi (MK), jika tim Pansus RUU Pemiliu DPR RI, telah melakukan konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh telah untuk mencabut dua pasal, nyakni Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Undang-Undang Pemilu. 

"Dengan adanya surat ini yang dikirim pada DPR Aceh, secara tidak langsung, pemerintah melalui Kemendagri sudah mengakui, jika mekanisme untuk mencabut dua pasal dalam UUPA tidak dilakukan," kata ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al- Farlaky saat jumpa wartawan di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (10/10/17).

Iskandar Usman Al-Farlaky juga menilai, jika  Pemerintah Pusat, melalui Mendagri dan DPR RI, tidak mengerti bagaimana mekanisme mencabut pasal dalam UUPA, yang mempunyai kekhususan. Padahal, katanya untuk mencabut UUPA, mekanisme diatur dalam Undang-Undang. "Termasuk, proses lahirnya UU Pemilu ini, sudah cacat prosedur. Karena memang prosesnya tidak dilakukan dengan aturan yang telah diatur," jelasnya.

Kata Iskandar Usman Al-Farlaky, Pemerintah Pusat juga beranggapan, dengan terbitnya UU Pemilu, tidak mengurangi kewenangan Aceh, dalam mengatur proses penyelenggaraan pemilu di Aceh. Melainkan, menguatkan penyelenggara pemilu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Proses rekrutmen KIP dan Bawaslu direkrut oleh DPR Aceh, bukan itu masalahnya, ini masalah harga diri kita, satu persatu pasal dalam UUPA dipreteli," ujarnya.

Untuk itu, dia meminta MK dapat lebih bijak melihat gugatan judikal review yang dilakukan DPR Aceh. Sehingga dapat memutuskan untuk mengembalikan dua pasal dalam UUPA yang telah dicabut. "Surat ini juga tembusan pada MK, supaya MK dapat menjadikan surat ini sebagai pembuktian dari DPR Aceh, jika mekanisme untuk mencabut dua pasal itu tidak dilakukan, "ungkap Iskandar Usman Al-Farlaky, didampingi Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdurrahman Ahmad dan Ketua Fraksi PPP Murdani.

Sebelumnya, (25/9/17), dihadapan para awak media, pada sidang MK terkait gugatan judikal review DPR Aceh, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, telah melakukan konsultasi dan pertimbangan dengan DPR Aceh, sebagai syarat untuk mencabut dua pasal dalam UUPA. Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan mewakili pemerintah.***

Komentar

Loading...