Iklan Kapal Cepat

Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Aceh

Akuisisi PT AURI Ternyata Tanpa Persetujuan Pemerintah Aceh

Akuisisi PT AURI Ternyata Tanpa Persetujuan Pemerintah Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, telah mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA), Rabu, 16 November 2016 lalu. Dalam LHP BPK RI nomor 3/KINERJA/XVIII.BAC/11/2016, disebutkan ada sejumlah temuan. Salah satunya PT Aviasi Upata Raksa Indonesia (PT AURI). Sejarah singkat untuk pengembangan dirgantara di Aceh, tahun 2010 silam. Disebutkan, Pemerintah Aceh memiliki rencana untuk pengembangan dirgantara di Aceh. Untuk mewujudkan rencana tersebut, dibentuklah tim persiapan pembangunan kedirgantaraan Aceh (TPPKA).

Tim itu dibentuk, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika. Berdasarkan penjelasan dalam LHP BPK RI, TPPKA merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk memilih salah satu alternatif untuk membangun sekolah penerbangan baru, atau melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang sekolah kedirgantaraan. Kemudian, diputuskan untuk mengakuisisi PT AURI pada tahun 2010 silam. Namun, pemilihan PT AURI sebagai pelaksana sekolah dirgantara melalui proses akuisisi, tanpa surat persetujuan dari Pemerintah Aceh. Tahun 2010, sebagai Kepala Pemerintah Aceh Irwandi Yusuf.

Lalu, Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh (PDPA) menguasakan pelaksana akuisisi kepada Teuku Syahril, yang juga sebagai Ketua TPPKA. Kemudian, berdasarkan LHP BPK tadi, disebutkan penyertaan modal bukan dalam bentuk pembiayaan, melainkan belanja kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Lantas bagaimana komposis kepemilikan, berdasarkan LHP BPK RI itu, modal dasar perseroan, berjumlah Rp 3 miliar, terbagi atas 6000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000. Dari modal dasar tersebut, telah ditetapkan dan disetor sejumlah 1.200 lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 600 juta. Dari jumlah itu, rinciannya sebagai berikut: PDPA 90 persen atau setara Rp 540 juta, Teuku Syarif 10 persen Rp 60 juta. Tapi, setoran modal PDPA Rp 6.968.167.700 tidak disertai dengan sertifikat saham dan dengan nilai yang berbeda dengan akte notariat.***

Komentar

Loading...