Breaking News

Anggota DPRA Akan Pelajari Tim RPJM Bentukan Irwandi-Nova

Anggota DPRA Akan Pelajari Tim RPJM Bentukan Irwandi-Nova
Iskandar Usman Al-Farlaky/ACEHPORTAL.COM
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Aceh (F-PA) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky secara pribadi menegaskan, pihaknya akan mempelajari tim penyusunan draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2018-2022 yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah.

Kader Partai Aceh (PA) dari Kabupaten Aceh Timur itu mengaku sudah membaca pembentukan tim RPJM dari konten media sosial. Terutama facebook yang beredar.

”Tapi menyangkut secara jelas, kita akan pelajari dulu bagaimana kewenangan yang diperoleh Bappeda dan bagaimana kewenangan yang diperoleh tim RPJM yang dibentuk luar Bappeda,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, usai sidang paripurna istimewa yang diskor sementara oleh pimpinan sidang Dalimi, di ruang Gedung Utama DPRA, Banda Aceh, Kamis (15/06/2017).

Itu sebabnya, kata Iskandar Usman Al-Farlaky, usai paripurna penyampaian hasil panitia khusus (Pansus) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016 dan usai reses, akan mempelajari lebih lanjut kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan kewenangan tim penyusunan draft RPJM Aceh Hebat 2018-2022.

Kajian itu sebut Iskandar Usman Al-Farlaky, terutama apa yang menjadi tugas tim penyusunan draft RPJM yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. Karena tim tersebut jelas Iskandar, secara administrasi RPJM adalah kewenangan Bappeda.

“Nanti akan kita lihat, sesuai atau tidak. Nanti akan kita minta penjelasan Bappeda, akan kita coba duduk setelah paripurna dan reses akan coba duduk mengkaji persoalan ini,” katanya.

Kata Iskandar, apakah tim RPJM itu diperbantukan atau memang  tim itu dibentuk selain Bappeda.

“Nanti akan dipelajari dulu, akan kita telusuri dulu apakah sesuai dengan ketentuan yang mana yang digunakan, sehingga muncul tim selain Bappeda ini,” ujarnya, Kamis sore (15/06).

Maka sebut Iskandar Usman Al-Farlaky, perlu juga diminta pendapat Komisi III DPRA sebagai mintra Bappeda.***

Komentar

Loading...