Iklan Idul Fitri 1438

Curiga Dibuntuti Intel

Balon Gubernur Gorontalo Ini Mengaku Ndak Nyaman

Balon Gubernur Gorontalo Ini Mengaku Ndak Nyaman
jpnn
Penulis
 
Gorontalo | Bakal calon Gubernur Gorontalo, Hana Hasanah, merasa tidak nyaman karena gerak-geriknya dibuntuti petugas dari Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. Calon yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Gerindra dan PKB, itu meminta pihak Badan Kesbangpol untuk kerja profesional dan jangan merugikan pasangan lain.
 
Kejadian ini berlangsung saat Hana Hasanah berkunjung ke Boalemo dan Pohuwato. Saat itu, ada sebuah mobil yang terus membuntuti Hana Hasana dan rombongan sesaat akan meninggalkan Boalemo hendak menuju Pohuwato. Merasa curiga, rombongan Hana Hasanah lantas mencegat mobil tersebut di Mananggu. Ternyata benar, dalam mobil tersebut terdapat tiga orang dan mengaku sebagai petugas dari Kesbangpol Provinsi Gorontalo.
 
Pengakuan yang diperoleh, mereka mendapat tugas untuk memonitoring kegiatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur mulai Oktober 2016 hingga Februari 2017. Mereka juga memperlihatkan surat tugas dengan Nomor 090/KESBANGPOL/715 tahun 2016 tentang monitoring kegiatan politik. “Kami hanya menjalankan tugas dari atasan bu,” kata salah seorang dari mereka ketika Hana Hasana melontarkan protes.
 
Hana Hasanah sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pihak Kesbangpol, dan meminta agar kerja profesional, tidak merugikan pasangan calon lainnya. Ketiga pegawai Kesbangpol itu yakni Rahmat Marjun, Norman Salilama, dan Syarifudin Thalib. “Saya baru tahu kalau selama dua hari berkunjung ke Boalemo dan Pohuwato, diikuti ketiga pegawai Kesbangpol tersebut. Tidak masalah jika memang itu tugas, namun caranya saya tidak suka. Seperti memata-matai dengan mengikuti secara diam-diam,” kata Hana Hasanah.
 
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menggodok pejabat eselon satu yang akan ditempatkan di Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur. ‎Mengingat, per 28 Oktober mendatang, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan wakilnya, Idris Rahim akan menjalani cuti masa kampanye pilkada.
 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono mengatakan, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 74 tahun 2016 tentang Penetapan Plt. “Dengan demikian, Gubernur Gorontalo harus‎ mengembalikan kewenangannya kepada presiden melalui Mendagri," kata Sumarsono  kepada JPNN, Rabu (5/10).
 
Soni, sapaan Sumarsono menambahkan, Plt gubernur Gorontalo memang tidak bisa diambil dari aparatur sipil negara (ASN) pemerintah setempat. Sebab, Plt gubernur yang ditunjuk Mendagri adalah pejabat eselon satu Kemendagri. "Sementara ini masih digodok namanya. Tunggulah, sebentar lagi ditetapkan,” katanya. Soni memastikan pada 26 atau 27 Oktober sudah serah terima jabatan Gubernur Gorontalo ke pelaksana tugas yang ditunjuk Mendagri. “Karena 28 Oktober, gubernur dan wagub sudah kampanye serta cuti di luar tanggungan negara," bebernya.***

Komentar

Loading...