Breaking News

Begini Pansus III DPR Aceh Sorot Kinerja Pemerintah Aceh

Begini Pansus III DPR Aceh Sorot Kinerja Pemerintah Aceh
Tim Pansus III DPRA/Foto Pansus III DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Panitia Khusus (Pansus III) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Daerah pemilihan Kabupaten Bireuen Murdani Yusuf, dalam Sidang Paripurna Istimewa, DPR Aceh, Kamis (15/06/2017), memaparkan berbagai temuan di lapangan, terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016.  Namun, sebelum menyampaikan berbagai temuan, politisi PPP itu lebih dulu menyoalkan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran di Bumi Serambi Mekkah ini. 

Dari mimbar ruang Gedung Utama DPR Aceh, Murdani Yusuf berpendapat, mencermati laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Gubernur Aceh Periode 2012-2017, Pansus III DPR Aceh menyimpulkan, bahwa pencapaiannya masih jauh dari target. Jelas Murdani Yusuf,  jika mengacu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Katanya, secara nasional pun pencapaian kinerja Pemerintah Aceh, masih kurang menggembirakan dalam mengejar berbagai ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, agar sejajar dengan daerah lain di Indonesia, baik laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran. 

Sebut Murdani Yusuf, laju pertumbuhan ekonomi Aceh periode 2012-2016 sesuai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas, pada  2012 sebesar 4,15% dan 2016 menjadi 4,31%.  Bila bandingkan dengan target dalam RPJMA, kata Murdani Yusuf yang mewakili tim Pansus III DPR Aceh, ternyata pencapaian masih jauh bawah target. Dimana, target pertumbuhan ekonomi Aceh diakhir masa periode Gubernur Aceh, diharapkan mencapai kisaran angka 7,0 %  sampai 7,5%. Namun, pencapaian pertumbuhan ekonomi Aceh dalam periode 2012-2016, setiap tahunnya juga masih berada dibawah pencapaian nasional. Dimana, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2012 sebesar 6,23% dan 2016 sebesar 5,02%. “Kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pun pada periode tersebut banyak mengalami tekanan oleh kondisi perekonomian global yang juga sedang menurun,” ujar Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Murdani Yusuf.

Begitu juga laju pertumbuhan ekonomi Aceh. PDRB dengan migas mengalami peningkatan dari 2,61% pada 2012 menjadi 3,31%  2016. Kemudian jika dikaji lebih mendalam, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Aceh dengan migas sempat merosot ke angka 1,55% pada  2014 (terendah di Indonesia), bahkan berkontraksi sebesar minus 0,72% pada  2015,  antara lain disebabkan ekspor yang tumbuh negatif hingga 64,57% akibat tidak beroperasi lagi PT LNG Arun. “Kondisi ekonomi Aceh yang kurang baik ini bahkan tergambar dari judul pemberitaan media massa,” katanya. 

Selain itu, tingkat kemiskinan Aceh, jumlah penduduk miskin Aceh mengalami dinamika yang menarik, dan menurun lamban sejalan dengan dinamika ekonomi nasional dan global. Sebut Pansus III DPR Aceh, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda Aceh mencatat pada 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan grafik yang cenderung menurun.  Kemudian pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Aceh, sebanyak 909.040 jiwa atau 19,46%, hingga akhir 2016 tingkat kemiskinan di Aceh turun menjadi 848.000 jiwa atau 16,43%. 

Sebut wakil rakyat itu, bila dibandingkan dengan target dalam RPJMA, ternyata pencapaian itu masih jauh dibawah target, dimana target tingkat kemiskinan Aceh diakhir masa periode Gubernur Zaini Abdullah, diharapkan dapat ditekan ke angka 9,5%.  Pencapaian penurunan kemiskinan Aceh dalam periode 2012-2016, setiap tahunnya juga masih berada dibawah pencapaian nasional, karena tingkat kemiskinan nasional pada 2012 sebesar 11,7% dan pada 2016 berhasil ditekan ke angka 10,9%. “Aceh masih meraih predikat sebagai daerah termiskin kedua di Sumatera, setelah Bengkulu,” ujar Murdani Yusuf.

 Bahkan sesuai dengan laporan Gubernur Aceh dalam LKPJ-nya, ada 6 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskinnya di atas 21%. Dan, itu sebagai tantangan bersama yaitu; Gayo Lues (21,95%), Aceh Singkil (21,72%), Bener Meriah (21,55 %), Pidie Jaya (21,40%), Aceh Barat (21,46 %) dan  Pidie (21,14%)”. “Hal ini menurut kami, tentunya harus menjadi perhatian yang serius bagi saudara Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh terpilih periode yang akan datang,” kata Murdani Yusuf. 

Soal tingkat pengangguran, karena tingkat pengangguran Aceh sampai Februari 2017, sebesar 172  ribu orang, turun 10 ribu orang sejak Februari 2016. Gambaran seperti itu menurut dewan masih terlalu minimal untuk bisa menunjukkan kondisi tingkat pengangguran di Aceh sesungguhnya.  Mengingat pentingnya permasalahan pengangguran itu, dewan mencoba menggali sumber data lainnya. Ternyata, tingkat pengangguran Aceh selama ini berfluktuasi, pada 2012 sebesar 7,88%, mencapai puncak pada 2013 sebesar 8,22%, sempat terendah pada 2014 yaitu pada angka 6,75%, lalu meningkat kembali ke kisaran 8,13% pada 2016. “Data tingkat pengangguran pada Febuari 2016 menempatkan Aceh pada posisi nomor 4,  di Indonesia, setelah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat,” katanya. 

Bahkan, data Februari 2017, walaupun tingkat pengangguran Aceh berhasil diturunkan ke angka 7,39%, namun posisi Aceh bahkan bertengger menjadi yang tertinggi tingkat penganggurannya di Sumatera. Itu sebabnya kata DPR Aceh, data dan fakta di atas tentunya menjadi keprihatinan dan kekecewaan serta diperparah dengan dinamika kebijakan pemerintah yang menimbulkan tanda tanya bagi rakyat.***

 

 

Komentar

Loading...