Di Balik Klaim ke Dinas Kesehatan Aceh

Cara Nakal Rumah Sakit Sedot Dana JKRA

Cara Nakal Rumah Sakit Sedot Dana JKRA
Gubernur Aceh Kunjungi Pasien/Foto Kanal Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Senin (12/06/2017) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2016. Hasilnya, berbagai masalah tetap saja menjadi temuan auditor negara tersebut. Salah satunya, mekanisme pengeluaran belanja sewa sarana mobilitas dan belanja bahan alat-alat kesehatan. Sebut saja, kursi roda untuk program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) pada Dinas Kesehatan Aceh yang menurut BPK RI Perwakilan Aceh tidak sesuai ketentuan.

Nah, berdasarkan dokumen pendukung SP2D, belanja sewa sarana mobilitas diketahui dokumen yang diserahkan pihak rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Aceh untuk pengajuan klaim; kwintansi asli bermaterai 6000 sebagai tanda penerimaan dana dari Dinas Kesehatan, surat pengantar  pengajuan klaim, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB), sesuai dengan jenis alat transportasi, fotocopy rekening koran rumah sakit dan berita acara pembayaran dana dari dinas Kesehatan Aceh kepada rumah sakit menjadi persoalan.

Namun, berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Aceh, saat pengajuan klaim pada Dinas Kesehatan Aceh, ternyata pihak rumah sakit tidak melampirkan identitas pasien, bukti rujukan, bukti-bukti perjalanan, antara lain tiket perjalanan pasien dan satu orang pendamping serta boarding pass untuk perjalanan dengan pesawat. “Bukti-bukti tersebut disimpan rumah Sakit yang mengajukan klaim dan Dinas Kesehatan tidak memverifikasi bukti-bukti tersebut,” kata BPK RI dalam temuan itu.

Masih data LHP BPK RI, berdasarkan keterangan PPTK program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Aceh tidak memverifikasi bukti-bukti pendukung tersebut karena tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA). Memang, perubahan terakhir yaitu Pergub Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan JaminanKkesehatan Rakyat Aceh, itu telah menghilangkan tim pengawasan JKRA.

Berbeda dengan Pergub sebelumnya, itu masih mengatur bahwa ada tim pengawas. Maka menghilangkan fungsi tim pengawasan dalam Pergub yang baru itu, patut diduga sebagai skanario untuk memuluskan maksud tertentu. Jika benar, ini patut dipertanyakan, jangan-jangan Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah kena "tipu" oleh tim yang menyusun Pergub itu, termasuk Dinas Kesehatan Aceh yang sebelumnya dijabat Kepala Dinas M. Yani, yang kini hijrah ke intansi BKKBN.

Karena diaturnya tim pengawas dalam Pergub sebelumnya, untuk membantu dan mengawasi anggaran terhadap JKRA. Sebab, saat Rustam Effendi yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Jaminan Kesejatan Aceh (JKA), berbagai temuan di lapangan, didapati ketika itu. Karenanya, saat pihak Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh mengeluh karena belum dibayar klaim pihak BPJS Kesehatan, Rustam Effendi justeru meminta lembaga independen untuk melakukan audit terhadap klaim rumah sakit tersebut. Sedangkan klaim rumah sakit yang tidak sesuai ketentuan yang disebutkan BPK RI dalam LHP adalah mekanisme pengeluaran belanja bahan alat-alat kesehatan yaitu pembelian kursi roda ditanggung terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit. Kemudian, rumah sakit mengajukan klaim biaya pembelian kursi roda pada Dinas Kesehatan Aceh, setelah dilakukan verifikasi awal yaitu memastikan adanya surat rujukan oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam wilayah Aceh.***

Komentar

Loading...