Terkait Perusahaan Pemenang Tender Gedung Oncology RSUDZA

Diduga, Ada Sejumlah Oknum Wartawan ‘Bermain’

Diduga, Ada Sejumlah Oknum Wartawan ‘Bermain’
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Menangnya PT. Araz Mulia Mandiri terhadap tender Gedung Oncology RSUDZA Banda Aceh, mulai menuai ‘bau amis’. Kabarnya ada sejumlah oknum wartawan yang tergabung pada salah satu organisasi yang memback-up perusahaan itu untuk dimenangkan.

“Mereka bertemu dengan pejabat di RSUDZA dan meminta agar perusahaan tersebut dimenangkan. Karena merasa tidak enak, apalagi salah satu oknum wartawan tersebut menjadi staf khusus, makanya dimenangkan,” ungkap sumber media ini, yang juga seorang wartawan senior di Banda Aceh.

Dia mengaku gerah dengan ulah rekan-rekannya itu. “Selama tidak melanggar aturan, saya kira kerjasama itu sah-sah saja. Tapi, kalau perusahaan masuk daftar hitam minta dimenangkan, itu yang saya tidak suka,” ungkapnya.

Begitupun, tak jelas mengapa sejumlah oknum wartawan tersebut, memback-up perusahaan yang sudah masuk dalam daftar hitam (back list) tersebut. Ada dugaan, mereka mendapat sejumlah ‘upeti’ dari perusahaan tersebut. “Diduga, mereka bagi-bagi fee dari perusahaan tersebut. Ada yang dapat Rp 10 sampai Rp 20 juta per orang,” ungkap dia. Namun, dia tak mau menyebut nama-nama atau siapa saja oknum wartawan tadi.

Sekedar mengulang, walau masih masuk dalam daftar hitam (black list), PT. Araz Mulia Mandiri tetap saja melakukan pekerjaan Gedung Oncology Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Padahal, putusan itu telah dikeluarkan sejak 9 Juni 2017, oleh Badan Pengembangan Kawasan Sabang (BPKS). Maklum, PT. Araz Mulia Mandiri tidak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembangunan lanjutan Tugu KM 0, di Sabang dengan nilai kontrak Rp 15 miliar lebih. Itu artinya, selama dua tahun, sejak sanksi itu dicantumkan. Perusaan ini tidak boleh menjadi rekanan dalam pengerjaan proyek apapun.

Kenyataannya, PT. Araz Mulia Mandiri mulus mengerjakan Gedung Oncology milik Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dengan pagu anggaran Rp 39 miliar lebih. Tak berlebihan, jika banyak pihak menduga ada kong kalikong  dalam pengerjaan proyek ini. Karenanya,  minta proyek itu untuk dihentikan pengerjaannya.

Nasruddin Bahar dari Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) mengatakan. Telah menyurati Direktur RSUDZA, supaya tidak memenangkan PT Azra Mulia Mandiri. Sebab, dia sudah mengetahui jika PT Azra Mulia Mandiri masuk dalam daftar hitam. Sayangnya, hingga saat ini, surat dari LPLA tidak pernah dibalas. “Tahu-tahu sudah diumumkan PT. Azra Mulia Mandiri sebagai pemenang, bahkan sudah mulai dibangun, maka saya tidak heran apa yang terjadi hari ini. Karena dari dulu sudah kita ingatkan, ” jelas Nasruddin Bahar pada MODUSACEH.CO, di Banda Aceh, Rabu, (11/10/17).

Dia menilai ada pihak-pihak yang sengaja meloloskan proyek ini dikerjakan oleh PT Azra Mulia Mandiri. “Pihak-pihak ini harus bertanggungjawab," ungkapnya.

Memang, salah satu aturan yang menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya ditindaklajuti lebih jauh melalui Peraturan Kepala (Perka) LKPP adalah aturan mengenai penetapan daftar hitam.

Sanksi daftar hitam merupakan sanksi yang diberikan kepada penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan dalam bidang pengadaan barang/jasa berupa larangan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun.

Hingga 31 Agustus 2014, aturan yang berlaku adalah Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam. Namun, sejak 1 September 2014, LKPP sudah mengeluarkan aturan pengganti yaitu Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa aturan yang berubah melalui Perka ini adalah. Misal, tindakan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam: ketentuan ketidakhadiran dalam pembuktian kualifikasi dapat dikenakan sanksi daftar hitam dihapuskan.

Menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sekarang dikenakan sanksi daftar hitam.

Tidak memperbaiki atau mengganti barang yang cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Mempertegas bahwa tidak menindaklanjuti hasil audit BPK yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Ketentuan mengenai saksi daftar hitam untuk penerbit jaminan dihapuskan.  Baik kantor pusat maupun kantor cabang, apabila terkena sanksi blacklist, maka akan berlaku untuk kantor pusat maupun cabang yang lain. Hal ini tidak berlaku untuk induk dan anak perusahaan. Pada tahap pengusulan sanksi daftar hitam, PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib melakukan klarifikasi yang dihadiri oleh penyedia. Output dari klarifikasi tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan.

PPK/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengirikan tembusan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada penyedia, sehingga penyedia berhak untuk mengajukan keberatan sebelum munculnya penetapan sanksi daftar hitam oleh PA/KPA. PA/KPA tidak boleh langsung menetapkan sanksi daftar hitam, melainkan wajib meminta rekomendasi dari APIP terlebih dahulu. APIP wajib melakukan pemeriksaan, apakah penyedia memang melakukan pelanggaran yang menyebabkan pantas dikenakan sanksi daftar hitam.

Jangka waktu sanksi daftar hitam yang dikeluarkan oleh BUMN/BUMD, lembaga donor, pemerintah negara lain, dan/atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengikuti jangka waktu yang ditetapkan. Jadi tidak harus 2 tahun, bisa kurang dan bisa juga lebih. Selain itu, daftar hitam yang sudah keluarkan hanya dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.***

Komentar

Loading...