Breaking News

Diduga Korupsi, Kasus Libatkan Mantan Sekda Aceh Husni Bahri Top Mulai Disidangkan

Diduga Korupsi, Kasus Libatkan Mantan Sekda Aceh Husni Bahri Top Mulai Disidangkan
Foto MODUSACEH.CO/Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, mulai menyidang perkara dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Jalan Cut Mutia, Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (18/05/17). Sidang itu dipimpin Elli Yurita (hakim ketua), Edwar dan Nurmiati (anggota), menghadirkan dua terdakwa yaitu, Kuasa Bendahara Umum Aceh (BUA) Hidayat dan staf kuasa BUA Mukhtarudin. Sedangkan Husni Bahri Top yang juga tersangka dalam kasus itu, berkasnya masih dalam pemberkasan.

Mendapat giliran pertama, Hidayat didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zulkarnaen telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 ayat 1 huruf a, b ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Menurut Zulkarnaen, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh 2012 diketahui, adanya kebobolan Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA) berjumlah Rp 33 miliar. Dari jumlah itu, Rp 8 milliar yang bobol tahun 2011, sudah ditutupi, sedangkan Rp 2 miliar lagi belum diketahui kekeberadaannya. "Terdakwa melakukan bersama-sama saksi Husni Bahri Top,  dan almarhum Paradise serta Muktaruddin. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sejumlah regulasi, baik ketentuan perundang-undangan maupun peraturan daerah, yang mengakibatkan kerugian negara Rp 22,3 milliar," sebut Zulkarnaen.

Karena itu, JPU menganggap perbuatan terdakwa bertentangan denganUndang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta melanggar Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sementara itu, terdakwa Muktaruddin tidak ingin melanjutkan sidang, ia beralasan belum didampingi kuasa hukum, sebab itu sidang dakwaan terhadap Muktaruddin ditunda hingga Senin 22 Mei 2017.***

Komentar

Loading...