Terkait Bantuan Mobil Pajero

GEMPAR Surati Panglima TNI, Kapolri, Kejagung dan MA Minta Mobil Dikembalikan

GEMPAR Surati Panglima TNI, Kapolri, Kejagung dan MA Minta Mobil Dikembalikan
foto MODUSACEH.CO/Zulhelmi
Penulis
Rubrik

Bireuen | Masih ingat dengan mobil Pajero Sport yang dihibah Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada empat Instansi vertical di kabupaten Bireuen? Nah, hingga kini masih menimbulkan reaksi berupa demomtrasi yang dilakukan Gerakan Pemuda Mahasiswa dan Rakyat (GEMPAR). Ternyata reaksi itupun berlanjut. Kali ini bukan demo yang dilakukan. Namun melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Panglima TNI, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Surat itu juga diterima MODUSACEH.CO, Jumat, 11 Agustus 2017. Ada lima point yang ditegaskan dalam surat itu. Pertama, hal telah diserahkan empat unit mobil Pajero Sport untuk TNI melalui Dandim 0111/Bireuen, Kepolisian Republik Indonesia melalui Kapolres Bireuen, Kejaksaan Agung Republik Indoesia melalui Kejaksaan Negeri Bireuen dan Mahkamah Agung Republik Indonsia melalui Ketua Pengadilan Bireuen.

Lalu poin kedua bertuliskan, GEMPAR yang merupakan masyarakat Bireuen menyatakan keberatan dan kecewa yang sangat dalam, atas kebijakan menerima hibah 4 unit mobil tersebut, disaat masyarakat Bireuen masih membutuhkan keberpihakan anggaran daerah untuk mensejahterakan masyarakat Bireuen. Point ketiga menyebutkan, merujuk pada UU Nomor 34/2004 tentang TNI, UU nomor 2/2002 tentang Polri, UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Agung RI, UU Nomor 48/2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan tidak menyebutkan bahwan keempat instansi tersebut serta struktur kebawahannya dapat menerima hibah dari sumber dana selain APBN artinya penerimaan hibah dari sumber APBK Bireuen tidak didasari dari ketentuan yang berlaku.

Sementara point keempat, bertuliskan bahwa dengan menerima hibah dari anggaran Pemkab Bireuen, merupakan preseden buruk terhadap institusi penegak hukum dan keamanan. Lalu point kelima bertulis bahwa masyarakat Bireuen dengan penuh kerendahan hati meminta Panglima TNI RI, Kapolri RI, Kepala Kejaksaan Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI agar dapat memerintahkan bawahannya masing-masing untuk mengembalikannya agar mobil itu dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk keperluan pendidikan dan kebencanaan.***

Komentar

Loading...