Gubernur Aceh Diminta Berlakukan Wajib Baca Al-Quran Dalam Penempatan SKPA

Gubernur Aceh Diminta Berlakukan Wajib Baca Al-Quran Dalam Penempatan SKPA
Ketua Umum DPP Koniry Azhari/Foto Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf disebut-sebut akan merombak Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rencana pergantian SKPA tersebut, diakui Gubernur Aceh pada wartawan usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Senin (09/10/2017).

Rencana pergantian itu karena  ada SKPA tidak bisa kerja. Tetapi rencana pergantian SKPA, setelah Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh selama enam bulan.

Bila benar, maka pergantian SKPA itu akan dilakukan pada 2018 mendatang karena Irwandi-Nova dilantik, 5 Juli 2017. Nah, selain menunggu enam bulan, penempatan Kepala Dinas, Badan, Biro, itu harus melalui mekanisme fit and profer test. Sebab, kini aturan mengatur itu.

Untuk fit and profer test SKPA, memang sudah menjadi aturan nasional. Namun di Aceh ada Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006. Adanya UUPA, di Aceh memang ada perbedaan, seperti untuk calon kepala daerah dan calon DPRK/DPRA yang ingin bertarung, harus mampu baca Al-Quran.

Adanya syarat mampu baca Al-Quran ini hanya untuk calon kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota serta DPRK dan DPRA. Lantas bagaimana dengan Kepala Dinas, Badan dan Biro yang juga untuk Provinsi Aceh mengelola anggaran ratusan miliar.

Saat diminta pendapat Ketua Umum DPP Koniry di sela-sela pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat, di Gedung DPRK Aceh Barat, Selasa (10/10/2017) Azhari berpendapat, untuk penempatan SKPA kedepan sebaiknya kata Azhari juga memberlakukan syarat baca Al-Quran.

Menurut Ketua Umum DPP Koniry, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai good governance  serta sesuai amanah Undang Undang Pemerintahan Aceh. 

“Maka disarankan kepada Gubernur Aceh agar merekrut kepala SKPA mendatang, sebagai pembantu Gubernur juga diwajibkan tes baca Al-Quran,” ujar Azhari, S.Ag, M.Si menyarankan, Selasa (10/10).

Akui Azhari, ide tersebut juga sudah pernah ia sampaikan dalam sambutan pembukan Seminar Internasional tentang implementasi Syariat Islam dan tantangan global, di Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Senin (02/10/2017 lalu.

“DPP Koniry Aceh perlu menyarankan ini agar ke depan visi dan misi pemerintahan dibawa Irwandi-Nova benar-benar mencerminkan pemerintahan berbasis syariah sesuai dengan status Aceh sebagai daerah Syariat Islam,” ujar Azhari.

Memberlakukan wajib bacaya Al-Quran itu tidak hanya di tingkat provinsi saja. Kata Azhari, Kabupaten-Kota harus memberlakukan juga ada syarat wajib baca Al-Quran bagi SKPD-SKPD.

“Mari kita manfaatkan  kebijakan Syariat Islam ini sebagai instrumen peningkatan dalam upaya mendorong kehormatan dan kemuliaan Aceh, disamping mulia dalam pandangan Allah SWT juga mulia dimata manusia,” kata Azhari.

Azhari menambahkan, hal tersebut sangat penting dilakukan dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi, karena sikap seperti itu justru bisa menghambat pembangunan.

“Karena itu pembacaan Al-Quran merupakan kebijakan penting bagi seluruh kepala SKPA, agar dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan tetap didasarkan kepada nilai kejujuran dan keadilan, sekaligus Al-Quran dijadikan spirit, inspirasi dan motivasi dalam membangun Aceh masa depan,” sarannya.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda Aceh, itu juga yakin Pemerintah Aceh bawah kepemimpinan Irwandi Yusuf akan menjadi Aceh hebat, tentu dengan mengedepankan sumber otoritatif Al-Quran sebagai referensi moral dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu masyarakat yang bersih, adil dan mampu melayani.***

Komentar

Loading...