Breaking News

Iklan Dinkes Aceh

Kepercayaan dan Penghargaan Jelang HUT RI ke-72

H. Firmandez Dipercaya di Komisi V dan Anggota BKSAP

H. Firmandez Dipercaya di Komisi V dan Anggota BKSAP
Teropong Aceh
Rubrik

Banda Aceh | Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, tanggal 17 Agustus 2017, Haji Firmandez, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, mendapat kepercayaan dari partai tersebut. Ini ditandai dengan penempatan dirinya dari Komisi VIII ke Komisi V.

Penghargaan ini sesuai dengan surat Fraksi Partai Golkar, Nomor: SJ.1553/FGD/DPRRI/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2017, ditandatangani Ketua Fraksi Partai Golkar, DPR RI, Robert Joppy Kardinal SAB dan Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita M.Si (sekretaris). Selain itu, Bang Firman, begitu Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh ini akrab disapa, juga dipercaya sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Sejak terpilih 2014 lalu sebagai wakil rakyat Aceh di Senayan, Bang Firman dipercaya pada Komisi I, lalu pindah ke Komisi VIII dan kini ke Komisi V. Tak hanya itu, dia juga sebagai Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Golkar untuk Aceh serta Wakil Sekjen DPP Golkar.

Sementara di Komisi V, bersama sejumlah anggota parlemen lainnya, Bang Firman memiliki ruang lingkup tugas dan kemitraan soal perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan serta kawasan tertinggal. Itu sebabnya, komisi menjadi mitra Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan SAR Nasional dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS).

Lantas, apa yang menjadi tugas Bang Firman sebagai anggota BKSAP DPR RI? BKSAP yang dibentuk DPR RI merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Tugasnya, membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain (dunia), baik secara bilateral maupun multilateral. Termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

Tak hanya itu, menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR,  mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri dan memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.***

Komentar

Loading...