Breaking News

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh 2015, Kewajiban Kontijensi Ikut Pengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (habis)

Hingga Kini, Qanun Dana Cadangan Pendidikan Pemerintah Aceh Belum Disahkan, Kenapa?

Hingga Kini, Qanun Dana Cadangan Pendidikan Pemerintah Aceh Belum Disahkan, Kenapa?
dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Dana cadangan adalah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Hasil temuan auditor BPK-RI dalam LHP BPK No. 23.B/LHP/XVIII.BAC/11/2011, tanggal 17 Nopember 2011 dan LHP Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015, tanggal 23 Mei 2015, Pemerintah Aceh belum menetapkan qanun atas dana cadangan. Ada apa?  

 ***

Saldo awal per 31 Desember 2014, tersebut Rp 816.767.019.959,00, ditambah jasa giro dan bunga deposito Rp 63.355.786.795,00, sehingga saldo akhir dana cadangan per 31 Desember 2015 adalah Rp 880.122.806.754,00. Ironisnya, tahun 2015 tidak dilakukan penyisihan untuk dana cadangan. Nah, menindaklanjuti temuan BPK-RI tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun Draft Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Cadangan Pendidikan Pemerintah Aceh. Pertanyaan, hingga kini qanun tersebut belum disahkan. Kenapa?

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, melalui Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 188/18843, tanggal 24 Agustus 2015, telah disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.34/5771, tanggal 01 April 2016. Isinya, Rancangan Qanun tadi, telah dijadwalkan pembahasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, melalui Surat Undangan Nomor 005/605, tanggal 28 Maret 2016, tentang Penyusunan Jadwal Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Cadangan Pemerintah Aceh pada ruang Rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 4 April 2016. Hasilnya, sekali lagi menimbulkan pertanyaan besar yaitu, mengapa hingga saat ini belum disahkan?

Hanya itu? Tunggu dulu. Terkait, Saldo Utang Jangka Pendek, dalam Laporan Keuangan juga belum termasuk utang pajak tahun 2009 dan 2010, karena tidak ada bukti setor yang lengkap. Untuk pajak tahun 2009 misalnya, telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Aceh. Hasilnya telah dituangkan dalam LHPK No. 06/IA-LHPK/2011, sedangkan untuk Tahun 2010 belum dilakukan pemeriksaan karena dokumen Surat Setoran Pajak telah disita oleh Dirjen Pajak untuk proses penyelidikan.

Terkait permasalahan pajak pada kuasa BUD tahun 2009 dan 2010 telah dilakukan ekspose permasalahannya oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah Provinsi Aceh dan telah dilakukan penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan, namun sampai pada saat selesai pemantauan perkembangan kasus tersebut masih belum dapat diketahui. Untuk itu, diperlukan komunikasi lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan permasalahan tersebut.***

Komentar

Loading...