Iklan Kapal Cepat

Di Balik Tudingan Bantuan Untuk Mantan GAM Rp 650 Miliar

Ini Dana Hibah dan Bansos Yang Pernah Diaudit dan Temuan BPK RI Aceh

Ini Dana Hibah dan Bansos Yang Pernah Diaudit dan Temuan BPK RI Aceh
Gerak serahkan dokumen Rp 65o Miliar pada Kejati Aceh/Foto Harian Analisa.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sebelum Pilkada hingga kini, aliran dana yang disebut-sebut untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih misteri. Bahkan tahun anggaran 2013 itu, juga sudah pernah dilaporkan GeRAK Aceh pada Kejaksaan Tinggi Aceh.

Sementara, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2012 dan 2013 itu, hingga per 13 November 2013, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh, sudah melakukan audit terhadap bantuan hibah dan bansos Pemerintah Aceh tersebut.

Berdasarkan LHP yang diperoleh media ini, Senin (13/11/2017) di BPK RI Perwakilan Aceh, ada beberapa persoalan. BPK RI Provinsi Aceh dalam LHPnya itu menyebutkan, mekanisme verifikasi penerimaan dana hibah dan bansos pada Pemerintah Provinsi Aceh, belum didukung kriteria yang jelas. Kemudian, pemberian belanja hibah Rp  4.500.000.000 kepada tiga Sekolah Menengah Kejuruan dan Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di Bawah Satuan Kerja Pemerintah Aceh, tidak tepat.

Begitu juga pemberian hibah kepada kelompok Usaha Ekonomi Produktif Gampong, Kabupaten Aceh Tenggara, belum memberikan hasil yang diharapkan. Lalu, sebanyak 46 kegiatan dari 5 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) seluruhnya senilai Rp 48.181.740.200, belum memiliki berita acara serah terima hibah. LHP BPK RI juga menyebutkan, terdapat dua kontrak kritis pada Dinas Cipta Karya tahun anggaran 2013 senilai Rp 14.176.800.000. Begitu juga sistem monitoring atas pertanggungjawaban belanja hibah dan bansos belum memadai.

Sedangkan belanja barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat  tahun anggaran 2012 dan 2013 dari Pemerintah Provinsi Aceh Kepada Kabupaten/Kota, BPK RI menyebutnya tidak sesuai ketentuan. Ada juga temuan BPK RI, bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan hibah tahun anggaran 2012 tidak sesuai ketentuan. Kemudian, penerima bantuan sosial berupa beasiswa S1, S2, S3 dalam dan luar Negeri sebanyak 37 penerima beasiswa, disebut BPK RI tidak tepat sasaran.

Lain lagi soal pemberian belanja hibah senilai Rp 700.000.000 kepada Akademi Analis Kesehatan Banda Aceh, tidak tepat dan penyaluran belanja hibah senilai Rp 20.650.000.000, kepada 31 yayasan, diungkap BPK RI tidak didukung dokumen yang lengkap, sesuai dengan ketentuan bantuan hibah. Dan ada, senilai Rp 7.670.000.000, diberikan kepada penerima hibah yang tidak diketahui keberadaannya.***

Komentar

Loading...