Breaking News

Di Balik Dugaan Kartu BPJS Kesehatan Aceh Barat tak Bertuan

Ini Penjelasan dr. Neni Fajar

Ini Penjelasan dr. Neni Fajar
Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Meulaboh, dr. Neni Fajar
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Meulaboh dr. Neni Fajar di ruang kerjanya, Lantai II, Rabu (17/05/2017) mengatakan. Dari sekitar 60 temuan Kartu BPJS Kesehatan di Aceh Barat yang disebut-sebut tak bertuan berdasarkan temuan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, hanya 33 Kartu BPJS Kesehatan, namun BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, hanya menerima 33 kartu  dari Geuchik (Kepala Desa) Teumikeut Ranum, Kecamatan Woyla Timur.

“Ombudsman menyebut ada 60 kartu tetapi yang kita terima dari Geuchik 33 kartu,” ujar dr. Neni Fajar, Rabu kemarin.

Kini, menurut dr. Neni Fajar, dari 33 Kartu BPJS Kesehatan sudah ditarik. Berdasarkan hasil cek ulang, kartu BPJS Kesehatan itu, kartu yang dicetak dan didistrubusikan pada tahun 2014 lalu, dibagikan pada masing-masing Camat se-Aceh Barat.

Lalu, dari 33 kartu BPJS Kesehatan tersebut, setelah diadu data  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Barat, tiga kartu merupakan kartu warga Teumikeut Ranum. Selebihnya, kartu warga tetangga kecamatan yang sama.

“Tiga kartu ternyata Teumikeut Ranum, ada milik Desa Pasie Janeng, Nipai, Blang Baro, jadi desa-desa tertangganya,” sebutnya.

Bukan hanya itu, menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Meulaboh itu, dari 33 kartu tadi, 14 sudah dinonaktifkan. Maka, kini tinggal 19 kartu lagi. Dinonaktifkan  kartu tersebut karena dugaan ganda.

“Jadi pada saat NIK sudah kita dapatkan, kita laga datanya, ternyata datanya itu ganda dengan perserta Jamkesmas. Jadi kita nonaktifkan kartunya. Kartu itu asli memang cetakan kita tahun 2014,” jelas dr. Neni Fajar.

Sedangkan data awal, menurut Neni, diambil dari Pemerintah Aceh berdasarkan data Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2010. Kemudian, dalam pendistribusian Kartu BPJS Kesehatan akhir 2014 lalu ke desa-desa, BPJS Kesehatan Meulaboh bekerjasama dengan camat-camat.

Maka, ada ketentuan apabila 45 hari kartu itu tidak semua bisa distribusikan, camat bersangkutan mengembalikan lagi ke BPJS.

“Nah, jadi setelah kita laksanakan distribusikan ke Camat sampai temuan Ombudsman itu tidak ada yang melaporkan ke kita. Apakah kartunya selesai distribusikan  atau belum,” kata dr. Neni Fajar.***

 

Komentar

Loading...