Breaking News

12 Tahun MoU Helsinki dan Jejak Mantan Aktivis Aceh 1998

Karena Diam Adalah Mati!

Karena Diam Adalah Mati!
dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

MODUSACEH.CO | BAGI aktivis Aceh, mengenang peristiwa atau huru-hara Mei 1998, tak bisa lepas dari kondisi nyata yang terjadi di Bumi Serambi Mekkah. Maklum, hentakkan dan teriakan dengan tangan dikepal, memecah ketenangan di berbagai sudut jalan, pusat-pusat kota di Aceh dengan satu prinsip dan kata; teruslah bergerak, karena diam adalah mati!

Bila di Jakarta, gerakan Mei 1998, merupakan peristiwa bersejarah yang membawa Indonesia pada babak baru dengan lengsernya Presiden Soeharto dan dimulainya pemerintahan era Reformasi.  Di Aceh, suara yang muncul justeru hanya ada dua alternatif. Tuntutan pencabutan status daerah operasi meliter (DOM) atau referendum! Sebagai jalan keluar untuk menentukan nasib sendiri.

Hasilnya memang tak sia-sia. Tepat 21 Mei 2015, rezim Orde Baru (Orba) runtuh. Disusul kemudian, 7 Agustus 1998. Presiden RI, Prof BJ Habibie melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, mencabut status DOM di Aceh. Disinilah kekuatan aktivis yang jamak adalah mahasiswa, menjadi kontrol pemerintahan masa itu. Tentu, tak pantas untuk dilupakan.

Bagi aktivis Aceh 1998, yang ketika itu menjadi garda terdepan dalam civil society. Peringatan 19 tahun bergulirnya reformasi dan pencabutan DOM, tentu menjadi reuni memori atas apa yang pernah mereka lakukan dulu. Mereka turun ke jalan, berteriak tentang keadilan, pelanggaran HAM serta referendum. “Rakyat Bersatu, Tak Mungkin Dikalahkan! Disusul fase kedua, ikut terlibat dalam proses perdamaian Aceh (kesepakatan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005). Itu sebabnya, terlalu sombong rasanya jika mencibir atau membandingkan kondisi aktivis mahasiswa Aceh saat ini dengan 19 dan 12 tahun silam. Sebab, setiap masa selalu berbeda. Bentuk perjuangan juga berbeda. Itulah sejarah!

Secara etimologi atau asal kata, sejarah diambil dari berbagai macam istilah. Di antaranya, dalam bahasa Arab, yaitu syajaratun. Artinya pohon. Mereka mengenal juga kata syajarah annasab. Artinya pohon silsilah. Nah, pohon yang dimaksud adalah, hubungan dengan keturunan atau asal usul keluarga raja maupun dinasti tertentu. Ini dijadikan elemen utama dalam kisah sejarah pada masa awal. Sebaliknya, dikatakan sebagai pohon karena akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana menuju yang lebih kompleks atau maju. Sejarah seperti pohon, terus berkembang dari akar sampai ke ranting yang terkecil.

Dalam bahasa Inggris disebut history. Kata ini sebenarnya diturunkan dari bahasa Latin dan Yunani, yaitu historia. Artinya informasi atau pencarian, dapat pula diartikan ilmu. Maknanya, menunjukkan bahwa pengkajian sejarah sepenuhnya bergantung pada penyelidikan terhadap perkara-perkara yang benar-benar pernah terjadi. Istor dalam bahasa Yunani adalah orang pandai istoria. Artinya, ilmu yang khusus untuk menelaah gejala- gejala dalam urutan kronologis.

Nah, berdasarkan asal kata tersebut, sejarah dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah terjadi pada waktu lampau dalam kehidupan umat manusia. Sebaliknya, sejarah juga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Bahkan berkembang sesuai kehidupan manusia dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih maju.

Menurut Kuntowijoyo, sejarah adalah konstruksi masa lalu tentang apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dan dialami seseorang. Sejarah adalah ilmu yang menuliskan pikiran pelaku, ilmu tentang sesuatu yang memiliki makna sosial, ilmu tentang manusia, dan ilmu tentang waktu yang meliputi perkembangan, kesinambungan pengulangan, serta perubahan. Jadi, ada peristiwa yang pantas dicatat sebagai sejarah, ada juga yang dibiarkan begitu saja karena (mungkin) tak bermakna.

Pertanyaannya adalah; sudahkah perjuangan reformasi 1998, melahirkan sistem dan iklim demokrasi mumpuni di negeri ini, termasuk Aceh? Faktanya memang tak selalu sesuai seperti yang diharapkan. Sadar atau tidak, demokrasi telah dicederai oleh praktik korupsi yang terus menjadi-jadi. Lihat saja, dari sekian banyak kasus korupsi, tetap melibatkan unsur eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Celakanya, ada juga mantan aktivis 1998 yang tersandung kasus korupsi. Kondisi ini pula yang membuat banyak elemen melontarkan sudut pandang berbeda terhadap sesama aktivis, termasuk di Aceh.

Ada aktivis yang terjun ke politik, masuk atau menempel ke parpol besar karena keuangan sudah aman dan atau ikut membuat parpol. Ada pula yang tetap setia mengabdikan diri di lembaga pendidikan atau menjadi akademisi, wirausaha dan riset yang biasa menghandle survei-survei. Tapi, ada mantan aktivis yang tetap mengawal perjuangan demokrasi melalui usulan saat pembuatan produk aturan. Namun, ada juga yang terbawa arus parpol. Sadar atau tidak telah menjadi kendaraan praktis untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok.

Bisa jadi, semua itu juga tuntutan waktu dan jaman. Dulu aktivis masih mahasiswa, sekarang sudah berkeluarga dan perlu duit, rumah serta mobil, bahkan aset dalam bentuk tanah atau lahan. Memang, soal banyaknya aktivis menyimpang, tidaklah heran lantaran politik merupakan dunia negosiasi. Berbeda dengan dunia kampus yang mengedepankan ilmiah. Jadi, kalau ada aktivis 1998 yang track recordnya sekarang memprihatinkan, berarti negosiasi dan lobinya tidak bagus.

Sejalan bergulirnya waktu, banyak pula aktivis 1998 yang masuk lembaga survei supporting, yang masukkan kepentingan politis demi kepentingan orang yang bayar. Itu sebabnya jangan heran, jika ada aktivis 1998 di Aceh yang bermetamorfosis. Dulu jadi Arjuna, sekarang Sengkuni! Di sudut lain, perubahan sikap aktivis tadi bukanlah satu-satunya ‘hukuman’. Sebab, dia berdiri jamak alias karena masalah ekonomi sehingga membuat mereka dari ”putih” menjadi ”hitam”.

Sekali lagi, sejarah politik dan budaya memang terus berkembang. Karena ada thesis, maka muncul antithesis. Dan, terus bergerak, karena diam itu adalah mati! Berita selengkapnya, baca MODUS ACEH, edisi Senin, 14 Agustus 2017.***

Komentar

Loading...