Breaking News

Iklan Dinkes Aceh

Terkait Rencana Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Aceh

Liswani: Kajian Akademik dan Sumber Pembayarannya Belum Jelas

Liswani: Kajian Akademik dan Sumber Pembayarannya Belum Jelas

Banda Aceh | Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ir. Hj. Liswani menegaskan, secara pribadi yang ikut aktif membahas rencana Pemerintah Aceh untuk berutang pada KfW Jerman, diakuinya secara pribadi belum sepakat.. Politisi perempuan yang sudah dua periode menjadi anggota DPR Aceh dari daerah pemilihan Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil itumengatakan. Sejauh yang ia ketahui sebagai anggota Komsi III DPRA bertugas mengkaji masalah rencana utang tersebut, belum ada kajian akademik terhadap rencana utang tersebut.

Bahkan kata Liswani, sumber pembayaran rencana utang Pemerintah Aceh, juga belum jelas diambil dari dana mana nantinya. Maka, secara pribadi pada MODUSACEH.CO Liswani mengatakan tidak sepakat terhadap utang Pemerintah Aceh itu. “Saya secara pribadi tidak sepakat. Karena, kajian akademik dan sumber pembayaranya juga tidak jelas,” kata Liswani, di ruang rapat Badan Legislasi (Banleg), DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (21/10/2016).

Bila selama ini disebut-sebut sumber pembayaranya akan diambil dari restribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Zainal Abdidin (RSUZA) sebagai rumah sakit regional, dan rumah sakit regional lain yang akan dibangun nantinnya, itu perlu ketegasan dan kepastian dari Pemerintah Aceh. “Kalau pembayarannya dari BLUM rumah sakit, buat MoUnya jangan sebut-sebut saja. Karena selama ini tidak jelas mekanisme pembayaran utang itu diambil dari mana,” ujar Liswani.

Menurutnya, program bangun rumah sakit regional sangat bagus dan ia juga sepakat. Tapi, tidak mesti Pemerintah Aceh harus berutang karena akan menjadi beban Aceh selama 15 tahun akan datang. Karena itu, pembangunan rumah sakit regional dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) saja, secara bertahap. “Saya sangat sepakat bangun rumah sakit regional, tapi tidak untuk utang. Dananya bisa diambil dari APBA secara bertahap, dengan mengurangi anggaran pada program yang tidak begitu penting,” katanya.

Baca Berita Terkait: Getolnya Dewan Paripurnakan Pinjaman Utang Luar Negeri, Siapa Yang Bermain?

Penolakan Liswani tidak sepakat untuk utang luar negeri, diakuinya juga disampaikan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Selasa (18/10/2016) lalu. Tapi, kata Liswani, tetap saja dijadwalkan untuk diparipurnakan. “Dalam Banmus saya menolak, tapi tetap ngotot dibuat paripurna,” kata Liswani.***

Komentar

Loading...