Iklan Kapal Cepat

Mengendus Pelayanan Kesehatan di Aceh Barat

Mengendus Pelayanan Kesehatan di Aceh Barat
MODUSACEH.CO/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Jumat (19/05/2017) melaksanakan focus grup discussion (FGD) terhadap kajian kebijakan pelayanan publik tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Barat. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Jalan T Lamgugop nomor 17, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. FGD itu dipimpin langsung kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin dan dihadiri sejumlah wartawan online dan cetak.

Selain pihak ombudsman dan wartawan, hadir juga Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Prof. Dr. Jasman J Ma’aruf, Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr. Hanif, Dekan Fakultas Kesehatan Unsyiah Maimun, akademisi Dr. dr. Syahrul, Sp.S, Komisi Perlindungan Anak (KPA) Firdaus, dari Ipermabar dan sejumlah perserta lainnya. FGD setengah hari itu, membahas pelayanan kesehatan Puskesmas di Aceh Barat. Sebab, Ombudsman RI Perwakilan Aceh kini melakukan investigasi sistemic review di negeri Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien.

Dalam diskusi terbuka tersebut, Ombudman RI Perwakilan Aceh memaparkan temuan tak elok soal pelayanan Kesehatan di Aceh Barat. Soal ketersedian dokter atau tenaga medis, tentu menjadi masalah di daerah tersebut. Karena berdasarkan temuan dan paparan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, masih ada dokter Puskesmas di Aceh Barat, terutama daerah pendalaman sering tidak ada di Puskesmas tempat mereka ditugaskan. Sehingga, karena ketidakhadiran dokter disebabkan salah satu faktornya tidak tinggal rumah dinas yang sudah disediakan. Maka, tingginya animo masyarakat yang berobat ke Puskesmas, tidak sebanding dengan jumlah dokter dan tenaga medis.

Secara rinci Ombudsman menjelaskan dalam FGD itu, grafik tenaga medis, untuk Puskesmas Sungai Mas (Kajeng) jumlah dokter dua orang, dokter kontrak satu orang, dokter gigi nihil, perawat 20 orang, perawat gigi satu orang, bidan 23 orang, perawat gizi satu orang, SKM nihil dan farmasi dua orang. Kemudian, di Puskesmas Kaway 16 (Peremeu) dokter tetap dan dokter kontrak serta dokter gigi masing-masing satu orang, perawat 17 orang, perawat gigi dua orang, bidan 16 orang, perawat gizi satu orang, SKM satu orang dan farmasi satu orang.

Selanjutnya Puskesmas Kecamatan Johan Pahlawan (Rundeng), dokter tiga orang, dokter kontrak satu orang, dokter gigi satu orang,  perawat 23 orang, perawat gigi lima orang, bidan 41 orang, perawat gizi dua orang, SKM tiga orang dan farmasi satu orang. Puskesmas Meureubo, dokter dua orang, dokter kontrak dua orang, dokter gigi satu orang, perawat 19 orang, perawat gigi empat orang, bidan 40 orang, perawat gizi satu orang, SKM empat orang dan farmasi tiga orang. Puskesmas Woyla Timur, dokter satu orang, dokter kontrak, dokter gigi, perawat gigi dan farmasi nihil. Perawat 25 orang, bidan 20 orang, perawat gizi tiga orang, SKM dua orang. Terakhir, Puskesmas Arongan Lambalek dokter dua orang, perawat empat orang, perawat gigi satu orang, bidan 28 orang, SKM empat orang. Sedangkan dokter kontrak, dokter gigi, perawat gizi dan farmasi tidak ada alias nihil.

Dari pihak Ipermabar sendiri dalam diskusi itu mengaku, bahwa minimnya dokter tinggal daerah mereka dinas, karena banyak bukan putra daerah. Namun, Rektor UTU Prof. Dr. Jasman J Ma’aruf dan Dekan FK Unsyiah Maimun mengaku tidak cukup kuat  alasan bahwa dokter tidak tinggal di rumah dinas karena bukan putra daerah. “Kalau dari penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, tidak cukup kuat bukti karena bukan dokter putra daerah,” kata Prof. Dr. Jasman J Ma’aruf, Jumat.***

Komentar

Loading...