Breaking News

Mencermati Eksepsi Penasihat Hukum Ahok

Muhammad Mahendradatta: Sidang Perdana Blunder/ *DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM: Tidak Ada Legal Standing Menjelaskan surah Al Maidah 51

Muhammad Mahendradatta: Sidang Perdana Blunder/ *DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM: Tidak Ada Legal Standing Menjelaskan surah Al Maidah 51

Jakarta | Persidangan perdana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang langsung ditanggapi (eksepsi) pembelaan dari penasihat hukum Ahok, dinilai Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Muhammad Mahendradatta, blunder. Alasannya, nota keberatan yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang perdana kasus dugaan penodaan agama ini, karena isinya nota pembelaan, bukan keberatan atas perkara yang menjeratnya.

Seperti diwartakan Republika.co.id hari ini, Muhammad Mahendradatta meyakini hakim bersikap 'lurus-lurus' saja dan hanya akan menilai keberatan soal dakwaan. "Kalau nanti ditolak, akibatnya nota pembelaan yang akan disampaikan dalam proses selanjutnya tidak akan berarti. Ini strategi beracara yang salah," ujarnya Mahendradatta kepada Republika.co.id, Selasa (13/12).

Maklum, tim kuasa hukum Ahok menyampaikan bahwa reaksi terhadap pernyataan Ahok tentang surah Al Maidah ayat 51 muncul, setelah video tersebut diunggah oleh Buni Yani. Padahal sebut dia, saat video tersebut diunggah pertama kali oleh Kominfo Pemprov DKI Jakarta sembilan hari sebelumnya, tidak ada reaksi apa-apa dari masyarakat. Mengomentari hal itu, Mahendradatta mengatakan dalam delik pidana yang terdapat pada pasal 156a KUHP, mengetahui atau tidak mengetahui bukanlah sebuah unsur. Begitupun dengan ketahuan atau tidak ketahuan.

Dia menduga tim kuasa hukum Ahok akan menyebarkan opini sesat, misalnya tentang trial by the mob atau pengadilan karena desakan massa. "Ini sebuah kebiasaan yang dilakukan musuh-musuh umat Islam. Kejadiannya selalu umat Islam dipojokkan karena bereaksi atas adanya aksi. Sementara aksinya sendiri ditutup-tutupi. Jangan tutupi aksi dengan reaksi," kata dia. Itu sebabnya, Kepolisian disarankan segera menahan Ahok. Ini karena dalam sejarah hukum di Indonesia, tidak ada satupun tersangka penistaan atau penodaan agama yang tidak ditangkap, kecuali Ahok.

Menurut dia, ini membuktikan bahwa sudah ada privilege atau hak istimewa untuk Ahok. Kepolisian sudah menjelaskan alasan tidak menahan Ahok, yakni karena mantan Bupati Belitung Timur tersebut kooperatif dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Namun, kata Mahendradatta, ada satu lagi alasan yang harus dipertimbangkan polisi yakni tidak mengulangi tindak pidana. Namun hal itu dilanggar Ahok. "Beberapa jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, dia mengulangi lagi dengan menyebut peserta 411 massa bayaran. Tetapi tetap tidak ditahan," kata dia.

Pihaknya tidak dapat menerima alasan Kepolisian yang tidak menahan Ahok. Padahal setelah menuduh peserta 411 sebagai massa bayaran, ada laporan baru terhadap Ahok. Artinya, kata dia, ada tindak pidana lagi yang dilakukan Ahok saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengacara senior yang pernah menangani kasus Ambon dan Poso tersebut meminta kuasa hukum Ahok tidak 'marah-marah' dan menyalahkan reaksi masyarakat. Menurutnya, reaksi tersebut muncul atas aksi yang dilakukan Ahok sendiri. "Alhamdulillah reaksinya masih bagus dan damai. Bukan marah-marah seperti penasihat hukumnya," ujar Mahendradata.

 ***

Sementara itu, DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM dari Komisi Hukum dan perundang-undangan MUI  Pusat menilai, eksepsi yang disampaikan Ahok tidak fokus dan lebih ke arah pembelaan (pledoi). “Sangat sedikit menguraikan tentang adanya dakwaan penuntut umum (PU) yang kabur (abscur libel) dan lain-lain sebagai syarat eksepsi,” sebut Abdul Chair. Abdul Chair Ramadhan menilai, Ahok menyatakan tidak ada niat (mens rea) dan tidak bermaksud untuk menista agama. Dia maksudkan kepada lawan-lawan politiknya yang tidak bisa bersaing dalam program. Menurut dia, ini tidak sesuai. “Bukankah pada tanggal tersebut belum masuk waktu kampanye dan bahkan belum ditetapkan calon oleh KPU DKI Jakarta,” sebut Abdul Chair bertanya.

Sejumlah pertanyaan dan analisis itu disampaikan Komisi Hukum dan perundang-undangan MUI  Pusat ini, melalui akun media sosialnya (facebook) yang dikutip dan baca ribuan orang. Kata dia, jangan nyatakan telah menanyakan tentang Asbabun Nuzul kepada teman-temannya mengenai maksud Al Maidah  51. “Ini tidak dapat dibenarkan karena dia tidak ada legal standing untuk menjelaskan surah Al Maidah 51. Ia tidak mengimani Al Quran dan dia bukan bersama Islam, sehingga bagaimana mungkin dia dapat mengetahui makna yang sebenarnya,” ungkap Abdul Chair.

Terkait pendapat penasihat hukum (PH) Ahok, menurut Abdul Chair, tidak relevan dengan menyebut video yang diunggah oleh Buni Yuni, karena sudah di lakukan uji Labfor oleh penyidik dan hasilnya sah sebagai barang bukti. “PH Ahok tidak relevan dengan mengaitkan Aksi Bela Islam terkait dengan tuntutan keadilan dalam proses penegakan hukum. Adalah sah dan dijamin UU setiap warga negara menyampaikan pendapat dan menuntut keadilan,” jelasnya.

Mengenai cepatnya proses sidik dan pelimpahan ke pengadilan, menurut Abdul Chair, tidaklah menyalahi hukum acara pidana. Sebab, tahapan penyelidikan sudah gelar perkara dan sudah memenuhi ketentuan. Penetapan tersangka juga sudah sesuai dengan hukum acara, dengan didahului oleh adanya dua alat bukti yang sah serta sudah dilakukan gelar perkara penyidikan seusai gelar perkara penyelidikan. “PH menyatakan bahwa harus diterapkan prinsip Ultimum Remedium. PH telah salah mengaitkan asas ini, terlebih lagi dikaitkan dengan SKB dalam penerapan Pasal 156a huruf a KUHP. Apalagi disebut Pasal 156a adalah delik materil. Perlu diketahui prinsip Ultimum Remedium baru dikenal baru-baru ini, sebagaimana diterapkan dalam UU Lingkungan Hidup. Jadi tidak ada kaitannya dengan UU 1 PNPS 1965,” urai Abdul Chair.

Katanya, adapun SKB hanya dapat diterapkan untuk penyalahgunaan terhadap ajaran agama yang menyimpang dari suatu aliran sesat, yang menyerupai ajaran agama yang bersangkutan. “Untuk penodaan tidak perlu SKB. Sifat delik pada Pasal 156a adalah delik formil, jadi tidak membutuhkan adanya akibat sebagaimana delik materil,” papar Abdul Chair.

Mengenai kaitan yang disampaikan PH Ahok tentang asas Restoratif Justice juga tidak relevan. “Ini Teori dari Jhon Rawls yang tidak terkait dengan delik agama, lebih tepat teori ini untuk pemidanaan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” ulas Abdul Chair. Termasuk pendapat PH Ahok yang menyatakan bahwa huruf b pada Pasal 156a KUHP harus dibuktikan, karena sifat delik adalah kumulatif. Ini menunjukkan bahwa PH Ahok tidak mengerti struktur Pasal 156a dan tidak mengerti nuansa kebatinan - histories Yuridis - masuknya Pasal 156a dlm KUHP. “Pasal 156a adalah alternatif, oleh karena itu ada dua kejahatan yang diatur yakni huruf a atau huruf b. Dalam huruf a juga berlaku alternatif perbuatan (actus reus), permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan.

“PH Ahok menyebut tidak ada kejelasan tentang subject korban. Perlu dicatat bahwa perbuatan pidana pada Pasal 156a huruf a, tidak  mensyaratkan subject korban adalah manusia tetapi agama itu sendiri salah satunya Kitab Suci. Adapun Pasal 156 KUHP subjeknya sangat jelas yakni Golongan Penduduk yang salah satunya berdasarkan agama,” demikian pendapat Abdul Chair.***

Komentar

Loading...