Pemkab dan DPRK Aceh Barat Disebut Poligami dengan PT. Mifa Bersaudara

Pekan Depan DPRK Aceh Barat Akan Panggil PT. Mifa Bersaudara dan PLTU

Pekan Depan DPRK Aceh Barat Akan Panggil PT. Mifa Bersaudara dan PLTU
Demo Mahasiswa/Foto IST dan Data Uji Sampel/Nazaruddin/Humas PT. Mifa Bersaudara.
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Ramli, SE melalui sambungan telpon, Sabtu (12/08/2017) mengaku Selasa pekan depan, akan memanggil pihak  PT. Mifa Bersaudara  dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Menurut Ramli, pemanggilan dua perusahaan tersebut untuk mengetahui terkait dugaan pencemaran objek wisata pemandian Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. “Dalam beberapa hari ini kita panggil dua perusahaan. Anggota DPRK sudah turun, tetapi saya belum tahu apa hasilnya,” kata Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE.

Mengapa DPRK Aceh Barat juga memanggil PLTU yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya itu, sebab setahu DPRK Aceh Barat bahwa kapal yang pernah tenggelam yaitu kapal batu bara milik PLTU.

Maka, kedua perusahaan itu akan dipanggil untuk memastikan batu baru perusahaan mana yang diduga mencemari objek wisata tersebut. Sebab kalau langsung dituding pencemaran itu batu bara milik PT. Mifa Bersaudara, perusahaan itu tidak lagi melakukan bongkar muat batu bara di pantai tersebut.

“Sempat-sempat Nagan Raya mendendakan PLTU. Jadi kita belum cek. Kalau di Pemcemaran Pantai di Suak Indrapuri PT. Mifa kan tidak ada lagi di situ, kan tidak boleh kita tuduh PT. Mifa,” sebut Ramli.

Pimpinan DPRK Aceh Barat itu juga membantah terhadap tudingan DPRK Aceh Barat tutup mata terhadap persoalan tersebut. Jadi kata Ramli, kalau disebut DPRK tutup mata itu tidak benar, karena DPRK tidak dapat apa-apa dari PT. Mifa Bersaudara. Yang ada dapat Aceh Barat sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal ini jelas Ramli, DPRK hanya sebagai fungsi pengawasan, sedangkan tindakan itu ada di eksekutif, terutama dinas terkait.

Kalau disebut berselingkuh itu tidak benar, kita tidak dapat apa-apa pun dengan PT. Mifa yang ada dapat kita kan cuman sumbangan PAD. Apa yang dapat DPRK, DPRK mengawasi kalau tindakan itu pihak dinas lah nanti.

Sedangkan soal debu, Ramli mengaku belum tahu karena belum ada laporan pada DPRK Aceh Barat. Soal debu kami belum tahu karena tidak ada yang melapor. Sampai hari ini saya belum tahu,” kata Ramli, SE.

Sementara itu, sekitar 10 mahasiswa, Sabtu (12/8/2017) sekira pukul 10.00 Wib menggelar aksi terkat persoalan aktivitas pertambangan batu bara PT. Mifa Bersaudara.

Di spanduk warna hitam, mahasiswa itu jelas menuliskan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat (Pemkab) DPRK setempat, diduga poligami dengan PT. Mifa Bersaudara.

Kemudian pihak PT. Mifa Bersaudara juga membantah terkait tuduhan batu bara yang mencemari  disepanjang pantai, diakuinya bukan batu bara PT. Mifa Bersaudara. “Dear bang Juli Saidi silakan dimuat ini pernyataan Kepala Teknik Tambang (KTT), Adi Risfandi ditulis sebagai hak jawab/ konfirmasi. Ada data tambahan buat kawan2 wartawan, berdasarkan hasil laboratorium dari lembaga independent batubara yang berceceran di sepanjang pantai bukan batubara PT Mifa Bersaudara. Jadi mohon pemberitaan diluruskan sehingga tidak mendeskreditkan PT Mifa Bersaudara sebagai penyebab. Sebagai bagian dari warga Kabupaten Aceh Barat jika nanti ada program pembersihan pantai kami tentunya siap ikut bersama2 berpartisipasi,” kata salah seorang humas PT. Mifa Bersaudara Nazaruddin, melalu WhatsApp, Kamis (10/8/2017). ***

Komentar

Loading...