Breaking News

Temuan BPK RI Perwakilan Aceh Tahun Anggaran 2015

Pembangunan Gedung Sekretariat DPRK Kurang Volume Pekerjaan

Pembangunan Gedung Sekretariat DPRK Kurang Volume Pekerjaan
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Hasil audit BPR RI Perwakilan Aceh atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh mengungkapkan. Pembangunan Lanjutan Gedung Sekretariat DPRK Banda Aceh, mengalami kurang volume pekerjaan. Sementara, anggaran sudah dicairkan seratus persen. Temuan itu tertuang dalam LHP BPK RI Perwakilan Aceh, Nomor:   08.A/LHP/XVIII.BAC/05/2016, tanggal 25 Mei 2016. Disebutkan, kekurangan volume pekerjaan pembangunan lanjutan Gedung Sekretariat DPRK, pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, Rp 113.472.500,00. Sementara,  Pemerintah Kota Banda Aceh  dalam Laporan Realisasi Anggaran, telah  menganggarkan Belanja Modal Rp 144.224.388.784,00 dan terealisasi Rp 121.195.404.874,00 atau 84% dari anggaran.

Realisasi tersebut diantaranya digunakan untuk pembangunan lanjutan Gedung Sekretariat DPRK pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dengan pagu anggaran Rp 9.7 miliar, dan realisasi Rp 9.496.895.000,00 atau 97,91% dari pagu anggaran.  Pekerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan PT. PPB  dengan anggaran  Rp 9.496.895.000,00,- sesuai kontrak Nomor: 602.1/14/KONTRAK/TB-DPU/2015,  tanggal 6 Juli 2015.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 165 (seratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya SPMK Nomor 602.1/SPMK/TB-DPU/2015, tanggal 6 Juli sampai 17 Desember 2015.  Selama pelaksanaannya, kontrak tersebut mengalami satu kali addendum yaitu Addendum Kontrak 01 Nomor: 602.1/14/ADD.01-KONTRAK/TBDPU/2015, tanggal 3 September 2015, tentang perubahan/penyesuaian tambah-kurang volume pekerjaaan dan penambahan item pekerjaan baru serta pengurangan item pekerjaan. Atas addendum tersebut, tidak ada perubahan nilai kontrak. Berdasarkan laporan kemajuan fisik tahun 2015 pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 persen sesuai dengan Mutual Check (MC) 06 tanggal 15 Desember 2015. Pekerjaan tersebut telah dibayar lunas Rp 9.496.895.000,00, melalui dua kali pembayaran yaitu, tanggal 3 September 2015, Rp 7.597.516.000,00,- dan 14 Agustus 2015, Rp 1.899.379.000,00. Hingga total Rp 9.496.895.000,00.-

Namun, hasil pemeriksaan secara uji petik pada beberapa item pekerjaan tanggal 19 Februari 2015, yang dilakukan Tim BPK bersama PT PPB  dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK), diketahui; pada pekerjaan sanitary Lantai II terdapat satu cubicle toilette yang rusak dan pada Lantai IV erta Lantai V untuk pekerjaan AC Ceiling 4 way cassette MU-1, sudah terpasang. Namun belum sepenuhnya tersambung dengan kabel power dan pengatur suhu belum terpasang.

Sebelum berakhirnya pelaksanaan audit di lapangan, Tim BPK 10 Mei 2016, telah melakukan perhitungan ulang atas penyempurnaan pekerjaan tersebut. Hasil pemeriksaan fisik kedua menunjukkan, nilai kekurangan volume pekerjaan adalah Rp 113.472.500,00. Yaitu, untuk pekerjaan kabel power unit Outdoor NYY 4 x 16, tidak dapat dilakukan pengecekan ulang karena pihak rekanan tidak dapat menunjukkan dengan pasti yang mana kabel telah dikerjakan kembali.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 89 Ayat (4) yang menyatakan, pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak. Selain itu, Lampiran Perka LKPP No.14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 BAB III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Bagian C.2.i.1) dan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan. Termasuk Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602.1/14/Kontrak/TB-DPU/2015 angka 1 yang menyatakan bahwa, penyedia mempunyai kewajiban kepada PA untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan Dokumen Spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.  Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada rekanan Rp 113.472.500,00. Tak hanya itu, BPK RI Perwakilan Aceh juga menyatakan, kondisi tersebut terjadi karena, Konsultan Pengawas tidak optimal dalam melakukan pengawasan di lapangan.

Sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lemah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di satuan kerja yang dipimpinnya. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh, mengakui telah terjadi kekurangan volume serta meminta waktu perbaikan atas dua unit AC ceiling, sementara untuk pekerjaan di lantai IV dan V akan dilakukan penyempurnaan pekerjaan.

Kepala Dinas (PU) Banda Aceh, Ir. Samsul Bahri, MSi, membenarkan tentang adanya temuan BPK RI Perwakilan Aceh. Tapi kata dia, kurangnya volume pekerjaan tersebut sudah dipenuhi oleh kontraktor pelaksana. Malah, barang-barang yang tercantum dalam kontrak dengan kualitas kurang bagus, justeru diganti dengan kualitas baik. “Itu semua sudah clear,” tutup Samsul Bahri.***

Komentar

Loading...