Breaking News

Rekomendasi Pendirian Masjid di Gantung FKUB, Ini Tanggapan Anggota DPRK Bireuen

Rekomendasi Pendirian Masjid di Gantung FKUB, Ini Tanggapan Anggota DPRK Bireuen
Ismail Adam
Penulis
Rubrik
BIREUEN | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bireuen belum menerbitkan rekomendasi kepada Muhammadiyah Bireuen untuk mendirikan Masjid Ataqwa di Juli Keude Dua, Bireuen. Rekomendasi itu sangat diperlukan sebagai syarat mendapatkan IMB dari Kantor KP2TSP setempat.  

Terkait: FKUB Bireuen Gantung Rekomendasi Izin Dirikan Masjid Ataqwa?

Persoalan yang sudah menjadi isu nasional itu membuat pihak Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK) Bireuen angkat bicara. Ismail Adam, Anggota Dewan Kabupaten Bireuen sangat menyayangkan sikap FKUB Bireuen itu.

“Pertama FKUB itu sendiri, secara aturan bagaimana sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian kalau sudah dipenuhi semua persyaratan syarat oleh Muhammadiyah, FKUB tidak boleh menahan-nahan rekomendasi itu,” kata Ismail pada MODUSACEH.CO, Kamis (8/9/2016).

Menurut Ismail, selain sebagai organisasi Islam tertua, Pemerintah Indonesia juga tak pernah melarang Muhammadyiah untuk berkembang di Aceh.

“Muhammadiyah hari ini kan bisa di Indonesia, Majelis Ulama kapan pernah melarang Muhammadiyah. MPU kapan pernah menfatwa organisasi ini tidak boleh,  kan belum pernah ada,” katanya dengan nada tinggi.

Lanjutnya, kalau memang tidak ada larangan dari Pemerintah Indonesia, sah-sah saja rekomendasi itu diterbitkan FKUB Bireuen dan jangan lagi dipolitisir.
“Kalau sudah Muhammadiyah itu sendiri memenuhi syarat-syarat administrasi  seperti izin lingkungan dan lain-lain, kenapa harus ditahan,” sebutnya.

Dewan sendiri mendesak FKUB Bireuen agar segera memberikan rekomendasi itu kepada Muhammadiyah.

“Kalau pun masih juga ditahan maka FKUB telah menyalahi undang-undang. Kami mendesak agar FKUB Bireuen segera menerbit rekomendasi yang memang sangat dibutuhkan Muhammadiyah untuk izin pendirian sebuah masjid,” tegasnya.

Persoalan ini bukan hanya dewan Bireuen yang kini mendesak agar rekomendasi itu diberikan. Sebelumnya masalah ini juga telah ditangani oleh Komnas HAM Aceh. Komnas HAM Aceh telah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen agar menyelesaikannya dengan UU Tahun 2012 No 7 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Komnas HAM Aceh meminta Pemerintahan Bireuen melakukan penyelesaian itu pada bulan Ramadhan atau pada bulan Syawal. Namun sampai sekarang belum ada titik terang.

Terkait hal itu, Ismail Adam meminta FKUB Bireuen membuka diri. “Saya rasa FKUB harus membuka diri, jadi kewenangan mereka sejauh mana. Jangan sampai menghambat-hambat sesuatu, kalau memang masyarakat telah meminta,” imbuhnya.

Menurut dia, bila pun ada sekelompok masyarakat yang menolak pendirian masjid itu, sejatinya diselesaikan lewata Majelis Ulama. “Kita kan ada Majelis Ulama,”  katanya.*
"Siapa Gubernur-Wakil Gubernur Aceh Pilihan Anda?" - pilihan Anda sangat menentukan -

Komentar

Loading...