Terkait Klaim Dinas Kesehatan Aceh dan Cara Nakal Sedot Dana JKRA

Segera Lakukan Audit Rumah Sakit di Aceh

Segera Lakukan Audit Rumah Sakit di Aceh
Tribunnews.com
Rubrik

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh terhadap program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) menuai berbagai masalah. Salah satunya, mekanisme pengeluaran belanja sewa sarana mobilitas dan bahan alat-alat kesehatan. Saatnya lakukan audit independen!

Banda Aceh | JIKA peruntukan anggaran untuk pelayanan dan penyediaan alat kesehatan penyakit kronis seperti operasi jantung, ginjal dan lainnya, mungkin masih wajar. Tapi menjadi tak elok justeru untuk pengadaan kursi roda dan alat habis pakai. Namun, sektor inilah yang selalu menjadi sasaran empuk bagi sejumlah rumah sakit pemerintah di Aceh. Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Bayangkan, walau sudah berstatus BLU?? dan saban tahun mendapat suntikan dana melalui APBA. Tapi rumah sakit plat merah ini tetap saja mengaku rugi. Ironisnya, pengeluaran dana yang bersumber dari APBA maupun penerimaan dari masyarakat, tak jelas pertanggungjawabanya. Ini disebabkan, sejak beralih dari Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA), tak ada badan pengawas yang mengawasi alur masuk dan keluarnya anggaran. Akibatnya, berbagai proses tadi menjadi temuan BPK RI Perwakilan Aceh. Itu termuat dalam LHP tahun 2016 yang diserahkan pekan lalu di Banda Aceh.

Auditor BKP RI Perwakilan Aceh mengungkapkan. Berdasarkan dokumen pendukung SP2D. Belanja sewa sarana mobilitas diketahui dokumen yang diserahkan pihak rumah sakit kepada Dinas Kesehatan Aceh bermasalah. Termasuk pengajuan klaim seperti kwintansi asli bermaterai 6000, sebagai tanda penerimaan dana dari Dinas Kesehatan Aceh. Tak hanya itu, surat pengantar  pengajuan klaim, surat pertanggungjawaban belanja (SPTJB), sesuai dengan jenis alat transportasi, fotocopy rekening koran rumah sakit dan berita acara pembayaran dana dari Dinas Kesehatan Aceh kepada rumah sakit, menjadi persoalan.

Selain itu, berdasarkan temuan BPK RI Perwakilan Aceh, saat pengajuan klaim pada Dinas Kesehatan Aceh, ternyata pihak rumah sakit tidak melampirkan identitas pasien, bukti rujukan, bukti-bukti perjalanan seperti tiket perjalanan pasien dan satu orang pendamping serta boarding pass untuk perjalanan dengan pesawat. Gawat! “Bukti-bukti tersebut di simpan rumah Sakit yang mengajukan klaim dan Dinas Kesehatan Aceh tidak memverifikasi bukti-bukti tersebut,” ungkap BPK RI dalam temuan itu. Masih data LHP BPK RI, berdasarkan keterangan PPTK program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, diketahui bahwa Dinas Kesehatan Aceh tidak memverifikasi bukti-bukti pendukung tersebut, karena tidak diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh (Pergub) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA).

Memang, perubahan terakhir yaitu Pergub Nomor 7 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh, telah menghilangkan tim pengawasan JKRA. Berbeda dengan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang digagas dan laksanakan Irwandi Yusuf. Semua pengeluaran dana daerah diawasi oleh satu unit bernama; Badan Pengawas! Karena itu, hilangnya fungsi tim pengawasan dalam Pergub yang baru tersebut, patut diduga sebagai skanario untuk memuluskan berbagai praktik bulus tadi, sesuai dengan temuan BPK RI Perwakilan Aceh.

Itu sebabnya, memaknai temuan tadi, ada indikasi Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah telah "ditipu" oleh tim menyusun Pergub itu, termasuk Dinas Kesehatan Aceh yang sebelumnya dijabat M. Yani, yang kini hijrah ke intansi BKKBN. Karena tim pengawas yang sebelumnya di atur dalam Pergub, bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mengawasi anggaran JKA dan JKRA, menjadi hilang.

Mantan Ketua Badan Pengawas JKA Rustam Effendi mengaku tak heran dan kaget dengan kondisi dan temuan BPK RI Perwakilan Aceh ini. Sebab, dari pengalaman sebelumnya, kondisi dan praktik serupa juga terjadi. Misal, di Rumah Sakit Meuraxa dan Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. Kata Rustam, banyak masyarakat yang mengeluh karena belum dibayar klaim pihak BPJS Kesehatan. Karena itu, Rustam Effendi meminta lembaga independen untuk melakukan audit terhadap klaim rumah sakit tersebut. Sedangkan klaim rumah sakit yang tidak sesuai ketentuan yang disebutkan BPK RI dalam LHP, terkait mekanisme pengeluaran belanja bahan alat-alat kesehatan seperti pembelian kursi roda ditanggung terlebih dahulu oleh pihak rumah sakit. Kemudian, rumah sakit mengajukan klaim biaya pembelian kursi roda pada Dinas Kesehatan Aceh, setelah dilakukan verifikasi awal yaitu memastikan adanya surat rujukan oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit dalam wilayah Aceh. Menurut Rustam, menjadi celah ‘permainan’ bagi rumah sakit untuk menyedot anggaran daerah (APBA). Selengkapnya baca edisi cetak Tabloid MODUS ACEH, terbit Senin, 19 Juni 2017.***

Komentar

Loading...