Di Balik Temuan Pansus II dan VIII DPRA dan Dugaan Sarat Masalah

Siapa Berani Usut Proyek Yang Dikerjakan PT. Takabea Reshi Consulindo

Siapa Berani Usut Proyek Yang Dikerjakan PT. Takabea Reshi Consulindo
D.I Cubo, Trienggadeng/Foto Pansus II DPRA
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dalimi, Kamis (15/06/2017) meminta perusahaan PT.  Takabea Reshi Consulindo diblacklist. “Ternyata D.I Irigasi di Aceh Tenggara juga dikerjakan perusahaan yang sama dengan D.I Irigasi di Cubo dengan anggaran hampir sama. Jelas ada dugaan permainan di dalam. Kita kita minta supaya perusahaan tersebut di blacklist," Dalimi pada media ini, Sabtu petang (17/6/2017) di Banda Aceh.

Tidak hanya itu, wakil rakyat dari Pidie dan Pidie Jaya itu juga berharap, aparat penegak hukum dapat mendalami pekerjaan proyek pada Dinas Pengairan Aceh yang dikerjakan PT.  Takabea Reshi Consulindo. Saat itu Dinas Pengairan Aceh dipimpin Ir. Samsul Rijal.

Menurut Dalimi, aparat penegak hukum jangan menunggu alasan pemeliharaan terhadap pekerjaan proyek APBA 2016 tersebut. Sebab,  dari temuan Pansus DPR Aceh di lapangan, pihak perusahaan dan dinas terkait, patut diduga tidak ada itikat tidak baik untuk mengerjakan pekerjaan itu secara sempurna. “Kita berharap penegak hukum mendalaminya,” kata Dalimi. Sementara, dua temuan Pansus DPR Aceh melaporkan pekerjaan proyek yang dikerjakan PT.  Takabea Reshi Consulindo, dalam sidang paripurna istimewa, Kamis (15/06).

Pansus II untuk wilayah pemilihan Pidie dan Pidie Jaya menyampaikan. Peningkatan jaringan Irigasi D.I Cubo, Gampong Tampui, Trienggandeng, Pidie Jaya yang pembiayaannya bersumber dari dana Otsus Aceh 2016, dengan nilai kontrak Rp 8.199.080.000 dan hasil akhir saluran 1000 meter dilaksanakan PT. Takabea Reshi Consulindo ada persoalan. Sebab, pada saat tim Pansus II meninjau lokasi kegiatan, ada beberapa hal yang diperoleh DPRA di lokasi. Misal, saat diminta penjelasan dari pihak PPTK  mengatakan, sepanjang 300 meter tebing saluran tidak tuntas dikerjakan karena  akibat gempa bumi yang melanda Pidie Jaya akhir tahun lalu.

Begitupun kata Pansus II DPRA, pihak rekanan bersama Dinas Pengairan Aceh sudah melakukan Provisional Hand Over (PHO) dan penarikan fulus juga sudah 100 persen untuk pekerjaan D.I Cubo. Itusebabnya, tim Pansus DPR Aceh terindikasi ada “kongkalikong” terhadap kegiatan tersebut. “Mengapa rekanan bisa menarik dana sebesar 100 persen? Kami menduga Dinas Pengairan Aceh terlibat dalam masalah ini,” kata Makrum Thahir saat menyampaikan hasil temuan Pansus di dalam sidang paripurna istimewa DPRA, Kamis (15/06).

Pansus II itu melanjutkan, jika alasan rekanan meyakini proyek itu bisa dituntaskan 100 persen, sungguh tidak mendesar karena proyeknya belum selesai dan seperti melawan takdir Allah SWT yang akhirnya, proyek memang tidak selesai akibat musibah gempa bumi yang melanda Kabupaten Pidie Jaya pada 7 Desember 2016 lalu.

Terkait hal itu, menurut penjelasan PPTK, rekanan telah mengembalikan dana sesuai dengan volume yang tidak selesai dikerjakan yaitu sebesar Rp 960.856.764 ke Kas Daerah Aceh. Namun Pansus DPR Aceh menyikapinya  dan menduga ada indikasi dalam proses pencairan dana tidak dilakukan sesuai dengan tahapan pekerjaan. Bukan hanya itu, temuan lainnya di lapangan adalah pekerjaan saluran  dibangun dengan kualitas sangat rendah dan amat tidak rapi. “Ini bisa dilihat dari banyaknya dinding saluran yang retak akibat gempa, padahal item yang dibangun adalah dinding saluran bukan bangunan tinggi yang rawan kerusakan apabila terjadi gempa bumi,” kata Pansus II DPR Aceh.

Karena itu, dewan menduga pembangunan D.I. Cubo, Trienggadeng itu berdaya mutu rendah serta  diperkirakan pihak rekanan mendapatkan untung  besar namun masyarakat dirugikan, karena hasil dari pekerjaan itu tidak akan bertahan lama. Alasan itu pula, Pansus II DPR Aceh berharap pada pihak penegak hukum untuk menelaah kembali serta kiranya dapat mengusut tuntas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan dana. “Baik pihak rekanan atau pihak Dinas Pengairan Aceh serta Dinas Keuangan Aceh, dalam pelanggaran mekanisme pencairan dana,” tegas Pansus II DPRA.

Desakan agar pihak penegak hukum mengusut pekerjaan dan pembayaran proyek tersebut, karena Tim Pansus II DPR Aceh menilai, terindikasi ada “mal administrasi” dalam prosesnya, hingga bisa dicairkan dana sebesar 100 persen. “Padahal pekerjaan jelas belum selesai, jangan terkesan memanfaatkan musibah bencana gempa bumi untuk mengambil keuntungan,” sebut Makrum Thahir, Kamis (17/6/2017). Pansus II DPR Aceh juga meminta untuk melakukan perhitungan ulang terhadap pekerjaan D.I Cubo, Pidie Jaya itu. Tujuan untuk memastikan besaran pengembalian uang ke kas daerah Aceh, sesuai volume pekerjaan yang sudah dikerjakan.

“Sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi,” kata tim Pansus II DPR Aceh  yang dipimin Tgk. Anwar Ramli, Wakil Ketua Hj. Nurlelawati, dan sekretaris Makrum Thahir serta anggota Tgk. Muhammad Harun,Hj. Ummi Kalsum, Abubakar Bin Usman, H. Dalimi, H. Sulaiman Ary dan Kartini Ibrahim.

Pekerjaan perusahaan dan dinas yang sama juga ditemukan Tim Pansus VIII di Kabupaten Gayo Lues. Tim Pansus VIII DPR Aceh yang diketuai Bukhari Selian, Wakil Ketua DR (HC) H. Jamidin Hamdani, sekretaris Yahdi Hasan dan anggota   H. Sjech Ahmaddin, serta H. Aminuddin menemukan bahwa, pembangunan jaringan Irigasi D.I Weih Tilis tahap II di Kabupaten Gayo Lues yang anggarannya  bersumber dari Otsus Aceh juga dikerjakan PT. Takabea Reshi Consulindo dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.713.174.000,. Hasilnya lagi-lagi bermasalah.

Menurut peninjauan tim Pansus VIII DPR Aceh, ditemukan jaringan irigasi tersebut belum dapat dialiri air, karena intek penampungan air sangat dangkal, permukaan waduknya sudah tertimbun pasir dan kerikil serta pipa untuk mendistribusikan air patah.  “Tim pansus sangat berharap kepada pihak Dinas Pengairan Aceh untuk segera melakukan perbaikan di intek tersebut, mengingat kalau itu dibiarkan, sudah tentu untuk seterusnya persawahan akan mengering karena irigasinya tidak berfungsi,” kata Pansus VIII DPR Aceh, Kamis (15/06) pada sidang paripurna sama.

Sejumlah sumber di jajaran Pemerintah Aceh menyebutkan, PT.  Takabea Reshi Consulindo merupakan milik atau dikerjakan politisi Partai Golkar Aceh. Dan patut diduga, mulusnya mereka meraih dua paket basah ini, karena mendapat dukungan dari politisi Partai Golkar Aceh yang juga anggota DPR Aceh. Selain itu, sebelumnya mereka juga memiliki hubungan dekat dengan Kepala Dinas Pengairan Aceh, Samsul Rijal. Kepala SKPA ini, kabarnya juga mengamankan sejumlah proyek dan dana aspirasi milik anggota DPR Aceh dari Partai Golkar tersebut. "Menurut info dari sumber di Pendopo, tahun lalu ada Rp 60 miliar  jatah proyek dan paket aspirasi yang dikelola dinas ini dibawah Samsul Rijal," ungkap dia.

Nah, adakah yang berani mengusut? Berat dugaan tidak. Sebab ada isu, oknum aparat penegak hukum itu pun sudah kecipratan.***

 

Komentar

Loading...