Breaking News

Iklan Dinkes Aceh

Getolnya Dewan Paripurnakan Pinjaman Utang Luar Negeri

Siapa Yang Bermain?

Siapa Yang Bermain?

Banda Aceh | Surat bernomor 160/2135 tertanggal 18 Oktober 2016, dibagikan pada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Dalam surat yang ditanda tangan Ketua DPR Aceh Muharuddin dari Fraksi Partai Aceh (F-PA) itu, menyebut agenda dewan pada Senin (24/10/2016), yaitu paripurna khusus. Berdasarkan surat itu, ada dua agenda yang akan diparipurnakan. Pertama, persetujuan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang pembagian Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas menjadi Raqan inisiatif DPR Aceh. Kedua, persetujuan terhadap rencana pinjaman luar negeri  (utang) melalui KfW Jerman untuk mendanai pembangunan rumah sakit regional, di Aceh. Rencana utang luar negeri selama 15 tahun dengan jumlah utang mencapai Rp 1,3 triliun.

Adanya paripurna khusus itu, dibenarkan Wakil Ketua Teuku Irwan Djohan. Katanya, keputusan itu hasil rapat pimpinan yang dipimpin langsung Ketua DPR Aceh Muharuddin bersama Ketua Fraksi dan Komisi. Namun, Teuku Irwan Djohan dan Dalimi, tidak ikut hadir pada rapat pimpinan itu. “Jujur saya  tidak tahu siapa saja yang hadir, saya berhalangan. Saya menerima keputusan dari sektariat bahwa terkait pinjaman luar negeri akan diparipurnakan tanggal 24 Oktober 2014,” ujar Teuku Irwan Djohan, Kamis (20/10/2016).

Irwan Djohan juga tidak tahu apa hasil rapat tersebut, apakah dalam rapat pimpinan itu semua Komisi dan Fraksi menyetujui atau tidak terhadap rencana pinjaman luar negeri itu. “Tapi sudah jelas sudah ada agenda untuk dibawa dalam sidang paripurna,” katanya.

Teuku Irwan Djohan, juga tidak mengetahui apakah kajian akademik sudah dilakukan terkait rencana utang luar negeri ini. Karena, beberapa bulan lalu, seminar umum secara terbuka yang diagendakan dewan dengan melibatkan semua unsur, batal dilaksanakan, karena pihak Pemerintah Aceh meminta menundanya. Namun, ia tetap masih berharap itu harus ada. Sebab, pengambilan utang berkaitan dengan kepentingan banyak masyarakat serta nasib Aceh kedepan. Meskipun lembaga DPRA itu perwakilan rakyat. “Untuk hal penting seperti ini, banyak elemen masyarakat lainnya harus kita ajak duduk dan libatkan, saya secara pribadi juga belum sepakat utang,” ujarnya.

Konon lagi, sepengetahuannya, sampai tanggal 17 Oktober 2016 lalu, manyoritas Ketua Fraksi dan Komisi, belum sepakat terhadap utang luar negeri itu. Begitupun, yang mengkaji masalah ini sudah dilimpahkan pada Komisi III DPRA, sebagai koordinator dari pimpinanm dipercayakan pada Dalimi. “Kita percayakan Komisi III melakukan kajian, dari unsur pimpinan kita sepakati Dalimi yang kita tunjuk untuk jadi koordinator,” ungkap Irwan Djohan.

Melalui WhastApp, Dalimi mengatakan, kajian akademik terhadap utang luar negeri itu belum ada. Ia juga tidak begitu diberitahukan oleh Komisi III DPRA soal perkembangan rencana utang luar negeri tersebut. “Sama sekali tidak, dan saya tidak pernah diberi tahu,” katanya singkat, Kamis (20/10/2016). Dalimi mengaku, ia tetap tidak sepakat terhadap utang luar negeri tersebut. Karena itu akan menjadi beban generasi Aceh 15 tahun akan datang untuk membayar bunga. “Saya juga tidak sepakat hutang,” ujarnya.***

Komentar

Loading...