Breaking News

Di Balik WTP BPK RI

Ini Deretan Temuan Ketidakpatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ini Deretan Temuan Ketidakpatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Temu Pers usai penyerahan LHP BPK RI Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Aceh, di DPRA, Rabu, 27 Juli 2016.
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun 2015.  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Terhadap LKPA itu telah diserahkan pada Rabu, 27 Juli 2016 lalu, pada Pemerintah Aceh dan DPRA sebagai pemilik kepentingan. 

Opini WTP ini adalah yang pertama dirasakan Pemerintah Aceh. Tak heran berbagai ucapan selamat membanjiri  kolom-kolom media dalam bentuk iklan. Namun, Pemerintah Aceh masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dintindaklanjuti, karena di balik WTP itu, BPK  berhasil mengungkap 27 temuan, yang 13 di antaranya termaktub dalam Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan (MODUSACEH.CO mendapat satu salinannya). Sedangkan 14 temuan sisanya termaktub dalam BUKU II Sistem Pengendalian Intern.

Ke 13 temuan tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), masing-masing:

1. Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Rp 664.700.000

2. Kekurangan Kas pada Bendahara Pengeluaran Jasa Layanan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak senilai Rp 244.933.026

3. Kelebihan  Pembayaran atas Biaya Perjalanan Dinas pada Sembilan SKPA Rp 116.187.209.

4.  Kelebihan pembayaran Pengadaan Biaya Makan Siswa SMK PP Saree Rp 129.669.159.

5.  Kelebihan Pembayaran Harga Satuan Timpang Pekerjaan Pengaman Pantai Kampong Jawa-Ulee Lheu, Banda Aceh Rp 885.991.463.

6. Pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Landscape dan Infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh Rp 101.419.000 pada SKPA Cipta Karya

7.  Pekerjaan jasa Konsultansi Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan pada SKPA Dinas Bina Marga senilai Rp 3 miliar lebih, tidak sesuai ketentuan.

8. Pelaksanaan Jasa Konsultasi Pekerjaan DED Pembangunan Lapangan Tembak Gampong Ruyung, Ujung Bate dan DED Pembangunan Bumi Perkemahan Pramuka Seulawah, pada Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 3 miliar lebih, tidak sesuai ketentuan.

9. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Perataan Hasil Pengerukan dan Sanksi, belum dikenakan untuk pekerjaan yang Disubkontrakkan untuk kegiatan Pengerukan Kolam Labuh besar PP Lampulo, Kota Banda Aceh Rp 177.321.251.

10. Pekerjaan PemancanganTiang Pancang pada Pemancangan Sheel Pile Kolam pembagi PPI Lampulo, tidak sesuai gambar rencana dan terdapat kelebihan pembayaran Rp 97.587.585.

11. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi, pada Dinas Pengairan dan Dinas Bina Marga Rp 720.593.000, belum diterima Kas Daerah.

12. Pengadaan atas pekerjaan service maintenance empat alat kesehatan pada RSUZA Rp 5 miliar, tidak sesuai ketentuan.

13. Belanja dari uang persediaan tahun anggaran 2015 pada Dinas Pendidikan Aceh tidak didukung dengan buku pertanggungjawaban yang memadai Rp 308.598.536.

Seperti diketahui, Pemerintah Aceh memiliki waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu.  Dan jika menghitung sejak penyerahannya pada 27 Juli 2016 lalu, praktis Pemerintah Aceh masih memiliki waktu sekitar satu bulan lebih.  *** | sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

Komentar

Loading...