Breaking News

Terkait Usulan Tim Khusus Advokasi UUPA

Teuku Riefki Harsya: Jangan Saling Tunjuk dan Lempar Tanggung Jawab!

Teuku Riefki Harsya: Jangan Saling Tunjuk dan Lempar Tanggung Jawab!
google.com

Banda Aceh | Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat asal Aceh Teuku Riefki Harsya mengaku sepakat dengan munculnya pemikiran dan gagasan untuk membentuk tim khusus advokasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Ini terkait penghapusan beberapa pasal dalam UUPA. Namun, dia berharap tidak saling tunjuk dan melempar tanggung jawab.

“Mari sama-sama kita bertanggungjawab, baik anggota DPR RI dan DPD asal Aceh, pemerintah Aceh maupun DPRA. Semua lembaga memiliki otoritas resmi terkait kewenangan Aceh. Untuk itu, mari saling menguatkan antara satu dengan yang lain serta berpikir ke depan. Melakukan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan. Sehingga ke depan, tidak lagi terjadi penghapusan pasal-pasal kewenangan Aceh melalui undang-undang baru atau keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Riefky yang juga Ketua Komisi X DPR RI ini.

Pendapat itu disampaikannya menjawab pertanyaan media, terkait pernyataan Kautsar, anggota DPRA, tentang perlunya tim advokasi khusus UUPA di Jakarta melalui salah satu media cetak pers lokal di Banda Aceh. “Saya mendukung sepenuhnya usul Saudara Kautsar tentang adanya tim khusus yang dipihak-ketigakan kepada lembaga atau konsultan profesional di Jakarta yang bekerja, melakukan pemantauan setiap pembahasan undang-undang yang baru maupun produk perundang-undangan lain supaya tidak memansukhkan atau mengkerdilkan UUPA,” ulas dia.

Masih kata Teuku Riefky, “Ketika ada kemungkinan ke sana, tim ini kemudian bisa mengkomunikasikannya segera kepada anggota DPR RI, DPD, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk kemudian melakukan langkah-langkah politik secara cepat sebelum UU tersebut disahkan DPR.

Selain itu, tim ini nanti bukan hanya bersifat pasif tetapi bisa bertindak aktif bersama DPR RI asal Aceh, melakukan intervensi terhadap setiap pembahasan UU di DPR RI supaya dalam UU tersebut, malah bisa semakin memperbesar kewenangan Aceh sebagaimana dimaksud dalam UUPA serta terkandung dalam spirit MoU Helsinki. “Kami mengharapkan Pemerintah Aceh perlu memikirkan pembentukan tim tersebut di Jakarta. Saya selaku anggota DPR RI akan menggunakan semua pengaruh saya bersama teman-teman yang lain, untuk memback up tim yang akan dibentuk tersebut,” papar Riefky.

Begitupun, pihak ketiga dalam Tim Advokasi UUPA di Jakarta yang dimaksud Teuku Reifky adalah tim tersebut bukan bagian dari Pemerintah Aceh meski tim tersebut dibentuk berdasarkan atau diakui Pemerintah Aceh. Artinya, penempatan orang dalam tim dimaksud tidak berdasarkan eselonari pegawai negeri. Kedua, tim tersebut bisa berupa lembaga khusus swasta yang ditunjuk Pemerintah Aceh, bisa juga perseorangan-perseorangan yang dibiayai Pemerintah Aceh yang ditempatkan di lembaga swasta yang bisa bersifat pusat studi ataupun lembaga konsultan dan riset.

Ketiga, kenapa harus dipihak-ketigakan? Ini merujuk pengalaman penyusunan UUPA sebelumnya, lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi lembaga yang dibiayai partnership, menjadi fasilitator yang memfasilitasi advokasi UUPA dengan melibatkan anggota DPRA, Pemerintah Aceh, aktivis civil society, akademisi dan DPR RI. “Ketika pekerjaan ini dilakukan lembaga independen dan kredibel membuat gerak advokasi menjadi lebih luwes dan dinamis dalam bergerak. Pihak ketiga atau lembaga ini (terserah lembaga apa saja yang ditunjuk pemerintah) menjadi tim kerja yang aktif memantau secara detail setiap pembahasan UU yang sudah menjadi agenda prolegnas setiap tahunnya,” harap dia.

Nah, hasil pantauan ini kemudian dilaporkan kepada anggota DPR RI, Pemerintah Aceh dan DPRA secara periodik serta memberikan pikiran yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam mengambil kebijakan dan langkah selanjutnya. “Pantauan ini tidak hanya untuk UU saja tetapi juga produk perundang-undangan yang lainnya seperti PP, perpu, perpres dan lain-lain. Tim dari pihak ketiga ini juga bisa dipakai untuk mengonsep PP atau turunan UUPA lainnya, yang diperlukan sebagai pertimbangan dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah pusat,” usul kader Partai Demokrat ini.

Soal pendanaan, Pemerintah Aceh bisa melakukannya dari APBA atau dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat. “Ada beberapa hal yang menguntungkan jika dipihak-ketigakan yaitu kerja-kerja menjadi lebih dinamis dan tidak terjebak dengan kungkungan birokratis. Tim ini nantinya bisa menjadi counterpart Biro Hukum Pemerintah Aceh,” ulas Riefky.

Selain itu, “Usulan kami supaya dipihak-ketigakan bukan sebagai modus untuk menggolkan lembaga-lembaga tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu yang akan mengambil bagian dari pekerjaan tersebut untuk mengeruk keuntungan rupiah. Ide dasar ini kami mencontoh pada apa yang pernah dilakukan Presiden SBY ketika mendamaikan Aceh, ketika beliau memberikan kepercayaan kepada Henry Dunant Centre dan Crisis Management Initiative untuk menjadi fasilitator dan mediator dalam perdamaian Aceh. Kunci utama pihak ketiga ini adalah berkemampuan kerja secara independen, kredibel, mengerti semangat MoU Helsinki dan UUPA dan tetap dalam bingkai NKRI,” saran Teuku Riefky mengakhiri pendapatnya.***

Komentar

Loading...