Breaking News

Terkait 5 Hari Belajar Mulai Menuai Protes Ormas Islam

Teuku Riefky Harsya: Komisi X Telah Ingatkan Pemerintah

Teuku Riefky Harsya: Komisi X Telah Ingatkan Pemerintah

Jakarta | Dunia pendidikan di hebohkan dengan kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI,  terkait kebijakan diterapkannya lima hari sekolah per minggu dengan waktu belajar delapan jam sehari. Itu dibuktikan banyaknya elemen masyarakat khususnya ormas Islam yang menyatakan menolak. Sebab, muncul kekhawatiran terganggunya jam kegiatan pendidikan keagamaan informal yang diselenggarakan Madrasah Diniyah (Madin).

Mensikapi kondisi ini, Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya membenarkan adanya persoalan tadi. Itu muncul saat Rapat Kerja (Raker) 13 Juni 2017 lalu. Katanya, Mendikbud RI Muhadjir Effendi menyatakan, ada kesalahfahaman sebagian publik terhadap rencana kebijakan tersebut. Mendikbud juga menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan membuat Madin gulung tikar. “Walaupun demikian, kami telah mengingatkan Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut serta meminta pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan dengan ormas Islam seperti, MUI, NU dan Muhammadiyah, maupun para kepala daerah. Saat ini ada puluhan ribu Madrasah Diniyah dengan puluhan juta muridnya yang belajar dari pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB sore setiap hari. Madin juga mempunyai payung hukum yang telah diatur Kemenag RI,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Aceh I ini pada MODUSACEH.CO, Sabtu malam (17/6/2017).

Wasekjen DPP Partai Demokrat ini, juga menyatakan. “Kalau tujuan kebijakan pemerintah untuk membangun kharakter dan wawasan kebhinekaan, sebetulnya pemerintah tinggal melanjutkan saja kebijakan Pemerintahan SBY tentang Kurikulum 2013 (K-13), gitu aja kok repot,” kritik Teuku Riefky.

Teuku Riefky menjelaskan, untuk menghadapi era globalisasi, kebijakan K-13 telah mengamanatkan seluruh mata pelajaran untuk membentuk murid agar mempunyai Kompetensi Sikap, Kompetensi Ketrampilan dan Kompetensi Pengetahuan. Nah, bila dikaitkan wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan katanya,  dalam K-13 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) telah diperluas menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Sebelumnya, pendekatan hafalan telah diubah menjadi pendekatan kasus sehingga siswa dapat memahami  dari pendekatan Pancasila, UUD, Kebhinekaan dan NKRI.

Sayangnya, Peraturan Mendikbud RI No.23 tentang Hari Sekolah telah di tandangani tanggal 12 Juni 2017 lalu. Walau demikian, saat  Rapat Kerja komisi X DPR RI, tanggal 13 Juni 2017 dan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah, Mendikbud hanya menjelaskan secara lisan tentang rencana kebijakan tersebut dan menyampaikan bahwa Permen belum dijalankan, karena masih menunggu tahapan proses dengan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Akibatnya, banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang disampaikan para anggota dewan dari Komisi X saat itu. Walhasil, terkait dengan 5 hari belajar per minggu, Rapat Kerja Komisi X dan Mendikbud menyepakati kesimpulan Raker antara lain. Terhadap rencana wacana Kemendikbud RI akan segera memberlakukan kebijakan Program Penguatan Karakter 5 Hari belajar per minggu pada tahun 2017/2018 dan Komisi X DPR RI meminta Kemendikbud RI untuk mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif (mendalam). Kedua, melakukan waktu yang cukup dan melakukan sosialisasi. Ketiga, memperhatikan dampak sosiologis dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. “Secara prinsip, Komisi X DPR RI meminta pemerintah untuk tidak memberatkan masyarakat/ orangtua/ anak didik dan tidak menambah anggaran dengan adanya target yang jelas dalam setiap tahapannya. Dan, program itu sebagai pilihan dan tidak wajib dilaksanankan seluruh sekolah,” demikian kata Teuku Riefky.***

 

 

Komentar

Loading...