Breaking News

Iklan Dinkes Aceh

DPRA Gugat UU Pemilu

Kuasa Hukum Dibayar Rp 600 Juta 

Kuasa Hukum Dibayar Rp 600 Juta 
(Azhari Usman/modusaceh.co)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | DPR Aceh secara resmi melayangkan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Itu berkaitan dengan dua pasal dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tentang Pemilu yang telah dicabut. Untuk mengadvokasi itu, DPR Aceh menunjuk tiga pengacara lokal. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Aceh Zaini Djalil, SH.

"Kita buka-bukaan saja ya, untuk tiga pengacara lokal ini kita bayar Rp 600 juta," kata Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Murdani saat temu wartawan di Kantor DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Senin, (02/10).

Selain Zaini Djalil, DPR Aceh juga telah menunjuk dua pengacara lainnya yaitu, Burhanuddin, SH, dan Mukhlis Muhktar SH, untuk membela dua pasal dalam UUPA yang telah dicabut.

"Kita sudah menghubungi beberapa pengacara di Jakarta, namun bayaran yang diminta di atas Rp 1 miliar. Makanya, kita pakai yang tiga ini saja. Kualitasnya juga baik," jelas Murdani.

Katanya, dana tersebut telah dianggarkan DPR Aceh, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2017.

"Kalau anggota DPR Aceh yang pergi ke sana,  ada SPPD, itu telah resmi dan dibolehkan oleh negara. Kita akan memperjuangkan kepentingan Aceh. Artinya, dana Rp 600 juta ini khusus untuk tiga pengacara ini," ungkapnya.

Dia juga menilai, dana yang dianggarkan untuk tiga pengacara itu tidak terlalu besar, bila dibandingkan anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyewa pengacara diluar Aceh.

"Ini sangat kecil anggarannya, karena kita diadvokasi oleh pengacara ini, sampai kasus selesai. Bayangkan kalau ada dua puluh kali sidang, bisa habis untuk biaya perjalanan saja," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al- Farlaky mengatakan. Pihaknya telah membicarakan anggaran di Banggar DPR Aceh tentang biaya advokasi gugatan masalah uang seribu yang bergambarkan Cut Mutia.  Gugatan ini, telah didaftarkan oleh Ketua Fraksi PAN di DPR Aceh Asrizal H Asnawi.

"Ini juga kepentingan bangsa Aceh, harus kita dukung, dan anggarannya juga harus kita dukung," jelasnya.***

Komentar

Loading...