Iklan Kapal Cepat

Tim Pemantau Otsus DPR RI Jadi Bulan-bulanan Anggota DPR Aceh

Tim Pemantau Otsus DPR RI Jadi Bulan-bulanan Anggota DPR Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Tim Pemantau Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dari DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Fadli Zon, benar-benar jadi bulan-bulanan anggota DPR Aceh.

Bayangkan, baru saja sidang mengenai dana Otsus dimulai, sejumlah anggota DPR Aceh langsung mempertanyakan pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) melalui Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR RI. "Bukan kali ini saja Jakarta menipu Aceh. Tapi, sudah berkali-kali. Saya tegaskan, DPR RI dan Pemerintah RI gagal paham," kata Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky di Gedung DPR Aceh, Kuta Alam, Banda Aceh, Senin, (23/10/17).

Di depan salah satu anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, dari Partai Hanura Rofinus Hotmaulana Humuruk. Iskandar Al-Farlaky mempertanyakan mekanisme konsultasi yang tidak dilakukan DPR RI dalam mencabut dua pasal tersebut.

"Padahal mekanisme konsultasi juga diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Namun, itu tidak dilaksanan. Berarti DPR RI telah melanggar produk Undang-Undang yang telah diproduksi sendiri," ujarnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri menyesalkan kerja anggota DPR RI dari Aceh yang tergabung pada Forum Bersama (Forbes). Katanya, kinerja Forbes nyaris tak terlihat hingga membiarkan dua pasal UUPA itu dicabut. Dengan tegas dia mengatakan anggota Forbes telah menjual Aceh pada Jakarta. 

Selain itu, Nurzahri juga menyoroti dihapusnya kewenangan Gubernur Aceh untuk mengangkat kepala Pertanahan Aceh. "Kalau dibiarkan dicabut, satu-satu akan dicabut, padahal kami melahirkan UUPA ini dengan darah orang Aceh. Jangan sampai kami mengangkat senjata lagi," kata Nurzahri tegas.

Kemudian, Ketua Komisi III DPR Aceh, Efendi mengatakan. Dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 45. Nah, dalam UUD tersebut juga mengatur keistimewaan empat provinsi di Indonesia, nyakni Aceh, Papua, DIY Jogyakarta dan Jakarta. Jika melanggar UUD yang mengatur tentang keistimewaan Aceh dicabut, sama artinya telah mencabut UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

Dia juga mengingatkan Pemerintah RI, tentang beratnya tercapai kesepakatan perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang diimplementasikan dalam MoU Helsinki 2005.

"Hari ini pusat mencoba-coba mengurui itu, ini Aceh Pak. UUPA itu harga diri bangsa Aceh," ungkapnya.

Sementara itu, Fadli Zon mengatakan akan mengakomodir semua masukan yang disampaikan anggita DPR Aceh. Ia berjanji akan menyampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI. "Hingga saat ini, tidak ada anggota DPR Aceh melakukan konsultasi dengan DPR RI secara kelembagaan, mestinya itu dilakukan, jangan hanya dengan tim Pansus RUU Pemilu saja. Sehingga kami tahu. Ini kami tidak tahu apa-apa," ujarnya.***

Komentar

Loading...