Di Balik Pencabutan Pasal dalam UUPA

Yusril Ihza Mahendra: Kalau Saya Tetap Bertahan

Yusril Ihza Mahendra: Kalau Saya Tetap Bertahan
Foto MODUSACEH.CO/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sebelum berangkat ke Kota Sabang, titik nol kilometer Indonesia, menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kota Sabang terkait proses hukum terhadap penangkapan kapal MV Silver Sea (SS) asal Thailand yang ditangkap tahun 2015 lalu, advokat senior yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, mengadakan jumpa pers di Batoh, Banda Aceh, Selasa (8/8/2017). Saat sesi tanya jawab, guru besar ilmu hukum tata negara ini, selain menjelaskan proses hukum terkait kapal ikan kargo jenis tramper tersebut. Tak hanya itu, dia juga menanggapi masalah pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Yusril mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan DPR RI, PBB tidak ikut terlibat. Namun, kata Yusril, mewakili pemerintah, ia terlibat intensif membahas rancangan UUPA. Kata Yusril, dalam proses pembahasan rancangan UUPA yang jadi fokusnya adalah bagaimana sebanyak mungkin urusan pemerintahan itu diserahkan pada Pemerintahan Aceh. “Yang jadi pikiran kami waktu itu bahwa sebanyak mungkin urusan pemerintahan itu diserahkan pada Pemerintahan Aceh. Seminimal mungkin itu ada pada Pemerintah Pusat,” kata Yusril Ihza Mehendra, Selasa (8/8/17).

Lanjut Yusril, begitu juga dalam urusan pemilu di Aceh. Ia ingin di Aceh berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang hanya berlaku di Aceh. Misal, adanya partai politik lokal. Dalam tuntutan pembentukan partai politik lokal di Aceh pada saat proses perundingan di Helsinki, Finlandia, Yusril mengikutinya. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sempat bertanya pada dirinya soal pembentukan partai politik lokal di Aceh. “Artinya, kita setujui adanya partai politik lokal untuk ikut pemilu di Aceh, tidak secara nasional,” kata Yusril.

Begitu juga tentang kelembagaan pelaksanaan pemilu di Aceh. Untuk Aceh namanya beda. Proses rekrutmen juga diserahkan pada pemerintahan di Aceh. Kemudian, dalam Undang-Undang Pemilu yang baru, itu sudah dihapuskan. Sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) subkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta.

Maka, pendapat Yusril, UUPA itu tetap dipertahankan supaya di Aceh ada kewenangan khusus. Sebab selama ini, dalam koordinasi KIP Aceh dengan KPU tidak ada halangan. Dan ditarik ke pusat juga tidak begitu besar dampaknya. “Kalau saya tetap bertahan. KIP direkrut pemerintah di Aceh, koordinasi dengan KPU tidak terjadi halangan apa-apa,” kata Yusril Ihza Mehendra.***

Komentar

Loading...